Bantul, dprd-diy.go.id — Isu kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, khususnya ancaman kekeringan dan keterbatasan sarana penanganan darurat, menjadi fokus utama dalam kunjungan Komisi A DPRD DIY ke Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Bantul pada Senin (6/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah kalurahan mengungkapkan bahwa wilayah Triharjo memiliki sejumlah potensi bencana, mulai dari cuaca ekstrem, kekeringan, hingga pohon tumbang dan banjir luapan. Namun, ancaman kekeringan dinilai menjadi perhatian paling mendesak, seiring prediksi fenomena El Nino yang berdampak pada berkurangnya curah hujan.
Lurah Triharjo, Suwardi, menjelaskan bahwa upaya mitigasi telah dilakukan melalui pembangunan fasilitas Pengolahan Air Bersih (PAB) di tingkat pedukuhan. Meski demikian, sebagian fasilitas tersebut masih terkendala proses perizinan.
“Kami berharap ada dorongan agar perizinan bisa diprioritaskan, sehingga masyarakat dapat segera memanfaatkan fasilitas air bersih tersebut,” ujarnya.
Selain itu, keterbatasan peralatan dalam penanganan pohon tumbang juga menjadi kendala di lapangan. Minimnya alat keselamatan dan kendaraan operasional membuat proses evakuasi masih bergantung pada sarana seadanya, bahkan kendaraan pribadi.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi A DPRD DIY, Syarief Guska Laksana, S.H., menegaskan pentingnya langkah antisipatif menghadapi kekeringan. Ia menyebut, informasi dari BMKG menunjukkan adanya potensi kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia dalam waktu mendatang.
Menurutnya, selain mengandalkan dukungan pemerintah daerah, kalurahan juga dapat menjajaki bantuan melalui skema CSR maupun lembaga nasional seperti BNPB untuk pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan.
Di sisi lain, persoalan infrastruktur pendukung juga mencuat. Carik Triharjo, Sofuwan Adil Kurniawan, menyoroti minimnya penerangan jalan di ruas utama provinsi yang melintasi wilayah tersebut. Kondisi ini dinilai rawan memicu kecelakaan lalu lintas.
Tak hanya itu, kebutuhan penguatan identitas relawan juga menjadi perhatian. Ketua Kampung Siaga Bencana (KSB), Sudarmanta, menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan dukungan berupa rompi bagi anggota Tagana agar lebih mudah dikenali saat bertugas di lapangan.
Anggota Komisi A, D. Radjut Sukasworo, menilai bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan Kalurahan Triharjo patut diapresiasi. Namun demikian, ia menekankan pentingnya penyesuaian pengajuan bantuan dengan kewenangan pemerintah di tiap tingkatan.
Sementara itu, Sigit Nursyam Priyanto mendorong agar persoalan-persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas komisi dan dinas terkait, serta dilakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kebutuhan riil masyarakat.
Kunjungan ini menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga pada ketersediaan sarana, dukungan lintas sektor, serta percepatan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat di tingkat kalurahan. (nwb/cc)
Leave a Reply