Komisi A Tekankan Penguatan Sistem Mitigasi dan Peran Masyarakat di Kulon Progo

Kulon Progo, dprd-diy.go.id – Dalam upaya memperkuat ketahanan daerah terhadap potensi bencana, Komisi A melakukan kunjungan kerja dalam daerah ke Kantor BPBD Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan ini difokuskan pada monitoring mitigasi serta kesiapsiagaan bencana sebagai bagian dari agenda strategis pembangunan daerah yang adaptif terhadap risiko, pada hari Selasa (07/04/2026). 

Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi A, Hifni Muhammad Nasikh, S.E., M.B.A, dan turut dihadiri oleh D. Radjut Sukasworo, Akhid Nuryati, S.E., Purwanto, S.T., H. Sigit Nursyam Priyanto, S.Si., M.Ec.Dev., serta Arif Kurniawan, S.Ag., M.H. Kunjungan ini disambut oleh perwakilan BPBD Kulon Progo, Eko Susanto.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi A menyoroti pentingnya penguatan sistem mitigasi berbasis data serta peningkatan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, mengingat posisi geografis Kulon Progo yang memiliki kerentanan terhadap berbagai potensi risiko, seperti banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem.

Wakil Ketua Komisi A, Hifni Muhammad Nasikh, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

“Kesiapsiagaan bencana harus dibangun secara sistematis dan berkelanjutan. Kami melihat BPBD Kulon Progo telah memiliki langkah-langkah strategis, namun ke depan perlu diperkuat lagi dengan integrasi teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” ujar Hifni.

Sementara itu, anggota Komisi A, Akhid Nuryati, menekankan pentingnya edukasi masyarakat sebagai garda terdepan dalam mitigasi bencana.

“Mitigasi tidak cukup hanya pada level kebijakan, tetapi harus menyentuh masyarakat secara langsung. Edukasi kebencanaan perlu diperluas hingga ke tingkat desa agar masyarakat memiliki kesadaran dan kesiapan sejak dini,” ungkap Akhid Nuryati.

BPBD Kulon Progo dalam paparannya menyampaikan berbagai program yang telah berjalan, mulai dari pelatihan relawan, simulasi kebencanaan, hingga penguatan sistem peringatan dini. Selain itu, sinergi dengan pemerintah daerah dan DPRD dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan program mitigasi. (uns/lz)