Bantul, dprd-diy.go.id – Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan kebutuhan guru di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi perhatian Komisi D DPRD DIY saat menyerap aspirasi di SMA Muhammadiyah Kasihan, Bantul, Selasa (9/6/2026). Kunjungan tersebut juga menjadi ruang dialog mengenai berbagai tantangan yang dihadapi sekolah swasta dalam penyelenggaraan pendidikan.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi D DPRD DIY, Anton Prabu Semendawai, S.H., M.Kn., menegaskan bahwa kunjungan lapangan merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi pendidikan di DIY. Berbagai masukan yang diperoleh dari sekolah akan menjadi bahan pembahasan Komisi D bersama pemerintah daerah, termasuk dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran sektor pendidikan.
“Kami ingin mendengar langsung kondisi yang dihadapi sekolah-sekolah, khususnya sekolah swasta. Apa yang menjadi kendala di lapangan akan kami bawa sebagai bahan pembahasan bersama pemerintah daerah agar dapat dicari solusi yang tepat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Anton menyoroti persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih menjadi pekerjaan rumah di DIY. Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ pemerintah daerah, masih terdapat ribuan anak yang tercatat tidak bersekolah sehingga memerlukan penanganan melalui koordinasi lintas sektor.
Selain itu, Komisi D juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan tenaga pendidik. Menurut Anton, kebutuhan guru di DIY masih cukup tinggi, sementara pemerintah daerah menghadapi keterbatasan dalam penambahan pegawai akibat regulasi yang berlaku.
Sementara itu, Kepala SMA Muhammadiyah Kasihan, Tugiono, S.E., M.Pd., menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi sekolah swasta. Salah satu persoalan utama ialah jumlah peserta didik yang belum memenuhi daya tampung sekolah.
Menurutnya, sekolah swasta membutuhkan kebijakan yang mampu menciptakan keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta dalam proses penerimaan peserta didik baru. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan tersendiri, baik untuk pengembangan sarana dan prasarana, operasional pendidikan, maupun peningkatan kesejahteraan guru.
“Kami berharap ada perhatian lebih terhadap sekolah swasta agar tetap dapat bertahan dan memberikan layanan pendidikan yang baik kepada masyarakat,” kata Tugiono.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa belum terpenuhinya daya tampung peserta didik merupakan persoalan yang dialami banyak sekolah swasta. Pihaknya juga mendorong komunikasi yang lebih intensif antara sekolah dan orang tua apabila terdapat kendala biaya pendidikan yang berpotensi menghambat penyelesaian administrasi siswa.
“Kami meminta sekolah untuk mengomunikasikan kepada kami apabila ada siswa yang mengalami kesulitan, sehingga dapat dicarikan solusi bersama. Selain itu, terdapat anggaran yang memang disediakan untuk membantu kasus-kasus seperti itu,” jelasnya.
Melalui kunjungan tersebut, Komisi D DPRD DIY berharap berbagai persoalan yang dihadapi sekolah swasta dapat teridentifikasi secara lebih rinci. Masukan yang diperoleh dari SMA Muhammadiyah Kasihan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan guna mendukung pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. (njw/dta)
Leave a Reply