Jogja, dprd-diy.go.id – Kebijakan merupakan hal yang krusial dan sangat berpengaruh dalam kehidupan, baik dalam tataran Pemerintah maupun masyarakat. Kebijakan berbasis data (evidence based policy) sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan berimplikasi positif untuk masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi audiensi dari Mahasiswa Magister dan Doktor Studi Kebijakan (MDSK) UGM dengan DPRD DIY. “Tujuan kami untuk membantu DPRD DIY dalam menganalisis kasus dan isu publik yang sedang menjadi concern Dewan. Diharapkan output yang dapat diberikan yaitu rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief.” jelas Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si selaku Ketua Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
Audiensi yang dilaksanakan pada pukul 10.20 di Ruang Lobby lantai 1 dipimpin oleh Arif Noor Hartanto atau yang kerap disapa Inung. Disampaikan bahwa beberapa isu yang sedang dibahas oleh DPRD antara lain berkenaan dengan RIPARDA, pengelolaan dan pemanfaatan TIK, dan beberapa kasus yang dibawa oleh masing-masing Komisi. Kasus yang penting dan terus dikawal oleh Komisi A terkait kekerasan di kalangan remaja, Komisi B terkait perekonomian, Komisi C mengenai pemukiman penduduk, dan Komisi D mengenai kemiskinan dan isu disabilitas.
Mahasiswa yang menghadiri audiensi mengajukan beberapa pertanyaan seperti kemungkinan bagi mahasiswa untuk turut mengobservasi langsung terkait pembangunan NYIA, bagaimana pemanfaatan TIK yang direncanakan dan yang sudah berjalan, isu terkait lansia, serta beberapa pertanyaan lainnya. Kemudian Inung menjelaskan bahwa DPRD dapat menjadi fasilitator yang mengkomunikasikan kebutuhan observasi dengan pihak terkait “Kami Dewan akan sangat senang dengan adanya kegiatan dari mahasiswa dan rekomendasi yang diberikan nantinya akan sangat membantu” ujar Inung. (ra)
haloo salam kenal, izin baca-baca dulu min