Gunungkidul–dprd.go.id Komisi D DPRD DIY mendorong kajian komprehensif terkait penanganan banjir yang sering melanda SMKN 1 Tanjungsari, Gunungkidul. Dorongan tersebut mengemuka dalam kegiatan KDD dan FGD yang yang digelar di sekolah tersebut pada Kamis (15/1/2026).
Dalam diskusi terungkap bahwa SMK Negeri 1 Tanjungsari telah berulang kali terdampak banjir besar, yakni pada tahun 2016, 2017, serta kejadian terbaru pada akhir 2024 dan awal 2025. Banjir bahkan sempat merendam area sekolah hingga setinggi atap genteng dan menggenangi kawasan selama lebih dari satu pekan. Kondisi ini menyebabkan kerusakan fasilitas sekolah, peralatan elektronik, serta dokumen penting.
Kepala SMK Negeri 1 Tanjungsari, Sunarto, menjelaskan bahwa kondisi geografis sekolah yang berada di kawasan sungai bawah tanah (luweng) menjadi faktor utama terjadinya banjir. Saat hujan deras yang bersamaan dengan pasang air laut, air tidak tertampung dan meluap ke area sekolah.
“Sekolah kami merupakan satu-satunya SMK kemaritiman di Gunungkidul. Namun ketika banjir terjadi, kekhawatiran orang tua meningkat dan berdampak pada menurunnya minat pendaftar. Padahal anak-anak di sini memiliki passion besar di bidang kelautan,” ujar Sunarto.
Ia juga menambahkan bahwa kondisi menjadi sangat mengkhawatirkan ketika banjir datang pada malam hari, sementara siswa masih berada di dalam maupun di sekitar asrama. Akibatnya, barang-barang milik siswa asrama kerap terendam karena keterlambatan evakuasi, sekaligus mengganggu proses pembelajaran.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY Ir. Imam Taufik menegaskan bahwa persoalan banjir di SMK Negeri 1 Tanjungsari tidak bisa diselesaikan secara parsial. Menurutnya, diperlukan pemahaman menyeluruh lintas sektor agar solusi yang diambil tidak justru menimbulkan masalah baru di wilayah sekitar.
“Kita ingin semua pihak memahami persoalan Gunungkidul secara utuh. Penanganan banjir ini tidak bisa hanya mengamankan sekolah, tapi juga harus memperhatikan dampaknya bagi lingkungan sekitar,” ungkapnya
Sementara itu, Ketua Komisi D, RB Dwi Wahyu B., S.Pd., M.Si., menyampaikan bahwa terdapat tiga opsi penanganan yang dapat dikaji, yaitu pembangunan embung, pelebaran luweng, serta relokasi sekolah. Namun, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan sehingga diperlukan skema pembiayaan yang realistis, termasuk dukungan dari pemerintah pusat.
“Opsi-opsi ini perlu dikaji secara matang berbasis data dan kajian teknis agar keputusan yang diambil benar-benar tepat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Anggota Komisi D DPRD DIY lainnya menekankan pentingnya penyusunan proposal yang komprehensif dengan melibatkan Dinas Pendidikan, BPBD, Dinas PUPR, serta pakar geologi. Dengan kajian yang kuat, DPRD DIY diharapkan dapat mengawal usulan penanganan banjir tersebut hingga ke tingkat pusat, termasuk ke Komisi X DPR RI.
Menutup kegiatan tersebut, Komisi D DPRD DIY menyatakan komitmennya untuk mengawal proses penanganan banjir di SMK Negeri 1 Tanjungsari agar sekolah tersebut tetap dapat menjalankan perannya sebagai pusat pendidikan kemaritiman yang aman dan berkelanjutan di wilayah selatan DIY. (arn/lz)
Leave a Reply