Jogja, dprd-diy.go.id – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyampaikan aspirasi secara langsung kepada DPRD DIY terkait penolakan wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan melalui DPRD. Aspirasi tersebut disampaikan dalam aksi yang digelar di Yogyakarta, Rabu (14/1/2026).
Dalam orasinya, BEM Nusantara DIY menegaskan penolakan terhadap mekanisme pilkada tidak langsung karena dinilai mencederai prinsip demokrasi dan menghilangkan hak politik rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung. Mahasiswa menilai pilkada langsung merupakan wujud kedaulatan rakyat yang harus dijaga dan dipertahankan.
Penyampaian aspirasi tersebut diterima oleh Umaruddin Masdar, S.Ag., Wakil Ketua DPRD DIY dari Fraksi PKB, bersama Tri Nugroho, S.E., dari Fraksi PKB, Yan Kurnia Kustanto, S.E., dari Fraksi PDI Perjuangan, serta Anton Prabu Semendawai, S.H., M.H., dari Fraksi Gerindra. Para anggota dewan menerima langsung tuntutan mahasiswa yang salah satunya secara tegas menolak pilkada yang dipilih oleh DPRD.
Menanggapi aspirasi tersebut, keempat anggota DPRD DIY menyampaikan bahwa kebijakan terkait sistem pilkada merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, DPRD DIY menyatakan akan menyalurkan aspirasi dan penolakan dari BEM Nusantara DIY tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen dalam memperjuangkan suara masyarakat dan mahasiswa.
DPRD DIY mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib dan berharap mahasiswa terus berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai demokrasi serta mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. (cc/lth)
Leave a Reply