BPK Berikan Catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pemda DIY

Jogja, dprd-diy.go.id – Ketua DPRD DIY, Nuryadi, S.Pd., menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepatuhan dan kinerja infrastruktur pada Pemerintah Daerah DIY dalam acara Penyerahan Hasil Laporan Pemeriksaan yang diselenggarakan oleh BPK RI perwakilan DIY.

Selain dari Pemda DIY, acara juga dihadiri oleh Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Sleman serta Direktur RSUD Panembahan Senopati Bantul dan RSUD Wonosari Gunungkidul.

Nuryadi, bersama dengan Wakil Gubernur DIY, KPGAA Paku Alam X, menerima buku laporan hasil pemeriksaan Pemda DIY yang diberikan langsung oleh Widhi Widayat selaku Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY.

Dalam sambutannya, Widhi menyampaikan bahwa pemeriksaan kepatuhan dan kinerja yang dilakukan sudah sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan mengembangkan kriteria menggunakan model yang telah dikomunikasikan dan disepakati bersama. Dari hasil pemeriksaan, Widhi mengungkapkan adanya beberapa permasalahan yang ditemukan.

Dari hasil pemeriksaan kepatuhan belanja infrastruktur Pemda DIY,  BPK menemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka permasalahan tersebut akan berpengaruh terhadap efektivitas upaya pencapaian tujuan.

Serasa menanggapi yang disampaikan Widhi, Nuryadi menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan adalah tanggung jawab bersama. Sebagai seorang dari lembaga legislatif, Nuryadi menyatakan tanggung jawabnya yang besar dalam mengawasi pengelolaan keuangan publik, seperti halnya dalam pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan jalan yang ada di DIY ini.

”Kita harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan anggaran publik sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, laporan hasil pemeriksaan ini harus disikapi dengan serius dan harus dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemda DIY,” terang Nuryadi dalam sambutannya.

Nuryadi juga menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan Pemda sendiri harus mampu memberikan informasi yang akurat dan jelas tentang pengelolaan keuangannya kepada publik.

Harapannya, laporan hasil pemeriksaan ini dapat menjadi acuan untuk terus meningkatkan sistem pengelolaan keuangan Pemda untuk kedepannya, serta untuk semua pihak yang terkait akan bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di Pemda DIY. (ps)