Bantul, dprd-diy.go.id – Pemangkasan Dana Desa yang berdampak pada anggaran kalurahan mendorong Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Umaruddin Masdar, S.Ag., turun langsung mengawal proses penyesuaian. Melalui Kunjungan Dalam Daerah (KDD) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, Rabu (4/3/2026), ia memastikan pembangunan tetap berjalan dan tidak terhenti.
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka optimalisasi monitoring dana transfer ke desa, khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD), menyusul adanya penyesuaian kebijakan fiskal yang berdampak pada perubahan pagu anggaran di tingkat kalurahan. Penyesuaian tersebut terjadi di tengah proses perencanaan yang telah ditetapkan pada bulan Desember, sehingga memerlukan langkah-langkah adaptif agar pembangunan kalurahan tetap berjalan seusai rencana.
“Perubahan kebijakan ini tidak boleh membuat pembangunan di kalurahan terhenti. Justru di sini pentingnya peran pendampingan dan asistensi, agar dana desa tetap dikelola secara tepat, adaptif, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Umaruddin.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai penyesuaian kebijakan, mulai dari perubahan pagu Dana Desa dan ADD, dasar hukum penyusunan APBKal, hingga rencana pendampingan dan asistensi kepada seluruh kalurahan di Kabupaten Bantul. Pemerintah daerah memastikan bahwa penyesuaian anggaran tetap memprioritaskan belanja wajib serta diarahkan pada pengelolaan anggaran yang lebih berorientasi pada hasil dan dampak pembangunan.
Menutup pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, Afif Umahatun, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendampingi kalurahan dalam proses penyesuaian tersebut.
“Kami akan melakukan pendampingan dan asistensi secara intensif agar penyesuaian dana desa ini tetap berorientasi pada outcome dan dampak, belanja bernilai investasi, serta mampu mendukung visi pembangunan yang ingin diwujudkan oleh masing-masing kalurahan,” pungkas Afif. (kml/dta)
Leave a Reply