
Jogja, dprd-diy.go.id – Segenap perangkat daerah menghadiri forum Rencana Strategis Sekretariat DPRD DIY tahun 2022 – 2027 di Ruang Badan Anggaran, Gedung DPRD DIY. Forum tersebut dipimpin oleh Suharwanta, S.T. selaku Wakil Ketua DPRD DIY, pada Rabu (11/01/2023).
Menurut Suharwanta, pemda dan DPRD DIY harus fokus dalam mewujudkan visi dan misi DIY yang sesuai dengan Gubernur dan perangkat pemerintahan.
“Kita harus mewujudkan visi misi DIY yang sejalan dengan Gubernur dan perangkat pemerintahan,” jelas Suharwanta.
Pada kegiatan ini dipaparkan materi oleh Sugeng Arianto, M.Si. terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan suatu ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah pada RPJMN 2010-2014, 2015-2019, serta 2020-2024. IDI juga sebagai sebuah bentuk kerjasama yang melibatkan beberapa instansi pemerintah, diantaranya Kemenkopolhukam, BPS, Bappenas, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah.
Pada grafik tahun 2021, DIY menempati angka IDI sebagai urutan ke 3 tertinggi dari daerah lainnya di Indonesia yaitu sebesar 81,21% yang mana kriteria nilai indeks pada urutan tertinggi adalah dengan di atas 80. Di luar itu, DIY juga meraih angka aspek kebebasan pada persentase 74,31%, aspek kesetaraan pada 87,29% dan aspek kapasitas lembaga demokrasi pada 80,74%. Tentunya, berbagai informasi tersebut menjadi kabar baik bagi segenap masyarakat DIY.
“Indikator pembangunan tidak selalu ke arah fisik, namun juga bisa ke arah nonfisik,” jelas Sugeng Arianto.
Menurutnya masih ada beberapa kekurangan yang harus segera diselesaikan khususnya DPRD DIY, yaitu terkait nilai konflik horizontal yang masih ada di angka 3,00%. Faktor rendahnya persentase tersebut, salah satunya seperti kasus unjuk rasa yang dilakukan masyarakat justru seringkali ditahan atau dihadang oleh masyarakat lainnya yang bukan dari pihak pemerintah daerah.
“Untuk meningkatkan poin tersebut, untuk kedepannya setiap ada aksi demonstrasi dari masyarakat, harus kita layani. Biarkan mereka menyampaikan aspirasi atau audiensi, yang penting sikap kita welcome, jangan sampai dihadang,” ungkap salah satu perwakilan OPD.
Pada penghujung rapat juga beberapa perangkat daerah yang hadir turut memberi masukan kepada DPRD DIY terkait perlu adanya penguatan pada kehumasan DPRD DIY, khususnya di SDM dan pemantauan pada media sosial DPRD DIY. (ay)
Leave a Reply