Mengatasi Pengangguran Dampak Covid-19

Jogja, dprd-diy.go.id – Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang begitu besar bagi perekonomian masyarakat. Sejak awal pandemi hingga saat ini banyak karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga berdampak pada peningkatan angka pengangguran dan lemahnya perekonomian keluarga.

Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi menyampaikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional pada tahun 2020 sebesar 7,0%, sedangkan Provinsi DIY sebesar 4%. Hal tersebut diungkapkan Aria bukan berarti pengangguran di DIY dapat dianggap biasa, namun harus tetap memerlukan intervensi dari pemerintah.

“Sehingga memang angka ini tentu saja beberapa variabel terkait dengan karakteristik dari kewilayahan, kemudian keterserapan angkatan kerja dan lain sebagainya termasuk faktor-faktor pekerjaan yang tersedia,” jelas Aria terkait angka pengangguran di DIY.

Ia menambahkan sejak pandemi Covid-19 dunia tenaga kerja sangat terpuruk terutama pada sektor jasa, pendidikan, rekonstruksi dan pariwisata. Aria melihat sektor yang cukup konsisten bahkan kian berkembang adalah sektor pertanian.

“Pariwisata dan pendidikan sangat berkorelasi dan dua-duanya berdampak, dalam hal ini pandemi Covid-19 kita dibatasi pergerakan nah ini sangat berdampak di DIY. Alhamdulillah kondisi pertanian kita dalam kondisi baik sehingga ini mampu menopang kondisi perekonomian,” imbuhnya.  

Aria mengungkapkan bahwa kondisi yang ada selama ini adalah masyarakat yang semula memiliki pekerjaan menjadi kehilangan pekerjaannya. Ada pula para pekerja penuh turun bekerja menjadi pekerja paruh waktu atau menjadi setengah penganggur. Hal itulah yang semaki meningkatkan angka pengangguran di DIY.

Aria mengatakan pihaknya juga mempersiapkan upaya preventif mengurangi pengangguran dengan program pemberian pelatihan keterampilan bagi lulusan vokasi dan SMK. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan para anak muda dalam berwirausaha atau masuk dalam sektor formal tertentu.

“Bagi mereka yang baru saja lulus dari vokasi atau baru saja lulus dari SMK kita menyiapkan untuk pelatihan keterampilan. Bahwa tren yang ada sekarang adalah semisal pengolahan makanan, pemasaran digital, nah itu kita bekali untuk bisa langsung berwirausaha bisa masuk sektor formal tentu dengan sertifikasinya,” jelas Aria.

Aria melihat banyaknya angka pengangguran sejak pandemi memotivasi para pekerja yang di-PHK menjalankan wirausaha. Terkait Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pemerintah memberikan fasilitas dukungan berupa bantuan peralatan usaha atau pelatihan kerja awal sebagai modal keterampilan kerja.

“Program TKM yaitu pembentukan tenaga kerja mandiri ini sifatnya masih sangat embrio, karena mereka baru mulai untuk memasuki dunia wirausaha. Tentu saja setelah ada pelatihan dan kita memberikan modal awalan untuk TKM ini bisa berjalan selanjutnya. Kita sinergikan atau kita kolaborasikan dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Ini kemudian dilakukan pembinaan lebih lanjut termasuk dalam hal ini strategi untuk pemasarannya,” ungkap Aria menjelaskan program TKM.

Syukron Arif Muttaqin, Anggota Komisi D DPRD DIY mengakui bahwa memang kondisi di awal pandemi sangat memukul perekonomian DIY. Saat awal pandemi pihaknya mengharapkan pemerintah aktif menyiapkan solusi dari gelombang pengangguran yang meningkat drastis. Menurutnya DPRD DIY telah mendorong masyarakat untuk mendaftarkan diri dalam program kartu pra kerja.

“Dari awal kita dulu sempat meminta kepada pemerintah untuk ya segera menyiapkan itu (solusi) dalam hal ini beberapa program yang sudah mulai diluncurkan saat itu adalah kartu pra kerja. Dulu kita dorong bagaimana masyarakat bisa ikut dalam program itu,” imbuhnya.

Syukron mengungkapkan bahwa imbauan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan kemungkinan gelombang PHK yang ada di DIY. Pemerintah juga mendorong fleksibilitas penggunaan anggaraan yang saat itu diutamakan untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.

“Kita sudah dorong untuk menyiapkan beberapa program yang intinya untuk menyiapkan kalau nanti terjadi gelombang PHK. Termasuk fleksibilitas penggunaan anggaran, dulu skema awal itu kesehatan dan pemulihan ekonomi, nah ini yang kita siapkan pada waktu itu,” jelasnya.

Ia sepakat bahwa soft skill masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk menghadapi situasi seperti ini. Pemerintah dikatakan Syukron hanya perlu mendampingi dan mengarahkan masyarakat memenuhi pelatihan keterampilan yang dibutuhkan.

“Kita mengarahkan mereka untuk memang harus dilatih secara soft skill. Terkait dengan anggaran kalau memang itu diarahkan untuk kebangkitan ekonomi pasca pandemi pasti kita akan dukung,” ungkap Syukron. (fda)