Jogja, dprd-diy.go.id – Penanganan HIV/AIDS di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadapi tantangan serius di tengah meningkatnya jumlah kasus dan berkurangnya dukungan donor internasional. Hal tersebut mengemuka dalam audiensi terkait HIV/AIDS di DIY yang melibatkan DPRD DIY, organisasi masyarakat sipil (OMS), yayasan pendamping, serta sejumlah OPD terkait, Rabu (13/05/2026).
Muhammad Zidny Kafa menyampaikan bahwa total temuan kasus HIV/AIDS di DIY telah mencapai 9.540 kasus dan didominasi kelompok usia produktif 20–29 tahun serta 30–39 tahun. Kasus banyak ditemukan di kalangan pekerja swasta hingga mahasiswa dan pelajar.
“Masih ditemukan stigma dan diskriminasi terhadap kelompok rentan, bahkan dari sebagian tenaga kesehatan. Karena itu kolaborasi antara NGO dan pemerintah perlu diperkuat agar tidak sekadar formalitas,” ujarnya.
Ia menambahkan, OMS dinilai memiliki kemampuan menjangkau kelompok rentan lebih luas dibandingkan OPD. Namun demikian, persoalan administrasi seperti kepemilikan identitas diri masih menjadi hambatan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
Ketua Yayasan Vesta, Joko Hadi Purnomo, mengatakan bahwa pengurangan bantuan donor internasional mulai berdampak terhadap program pendampingan HIV/AIDS di Indonesia. Menurutnya, hampir 600 kasus HIV/AIDS berhasil ditemukan melalui penjangkauan Yayasan Vesta yang selama ini banyak mendampingi pekerja perempuan, komunitas waria, dan kelompok rentan lainnya.
“Indonesia sudah masuk kategori middle income country, sehingga donor internasional mulai mengurangi pembiayaan HIV/AIDS. Tahun depan anggaran diperkirakan terpotong sekitar 40 sampai 60 persen,” katanya.
Ketua Komisi D DPRD DIY, Dr. RB Dwi Wahyu, S.Pd., M.Si., menilai penanganan HIV/AIDS membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, OPD, dan organisasi pendamping di lapangan. Ia juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia dalam proses pendampingan kelompok rentan. Menurutnya, keberadaan pendamping yang lebih dekat dengan masyarakat dapat membantu memperkuat layanan dan penjangkauan.
“Karena itu kolaborasi dan konsolidasi dengan OPD sangat penting agar penanganan HIV/AIDS bisa berjalan lebih maksimal. Kendala pendampingan juga terletak pada keterbatasan SDM. Pendamping sebaiknya bisa ditempatkan lebih dekat dengan masyarakat, misalnya sampai tingkat kelurahan,” katanya.
Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan DIY menegaskan bahwa penanganan HIV/AIDS tidak dapat dilakukan hanya oleh sektor kesehatan semata.
“Penanganan HIV/AIDS membutuhkan pendampingan dan penjangkauan dari OMS maupun LSM. Tantangan utama bukan hanya akses ARV, tetapi juga screening dan penjangkauan awal,” ungkapnya.
Dinas Kesehatan DIY juga menyebut capaian penanganan HIV/AIDS pada awal tahun 2026 baru mencapai sekitar 62 persen. Fokus utama saat ini diarahkan pada penguatan penjangkauan dan pendampingan masyarakat.
Ketua DPRD DIY, Nuryadi, menyampaikan bahwa DPRD pada prinsipnya mendukung upaya penanganan HIV/AIDS melalui mekanisme penganggaran yang sesuai ketentuan.
“Kalau usulan anggaran memang sesuai kebutuhan dan mekanisme, tentu bisa diperjuangkan lebih lanjut. Namun penganggaran juga harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah,” ujarnya.
Audiensi tersebut juga menyoroti pentingnya penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) HIV/AIDS secara kolaboratif lintas OPD dan pemangku kepentingan. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah, lembaga pendamping, dan komunitas dalam menangani HIV/AIDS di DIY. (cc/lz)
Leave a Reply