Komisi A Bahas Perubahan KUA PPAS APBD DIY Tahun 2021

Jogja, dprd-diy.go.id- Komisi A DPRD DIY telah melaksanakan rapat kerja perubahan KUA PPAS APBD DIY TA 2021. Rapat kali ini dihadiri oleh anggota Komisi A, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Umum,Hubungan Masyarakat Dan Protokol Yogyakarta, Badan Penghubung Daerah, Badan Diklat DIY, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, Biro Hukum Setda DIY, dan Biro Organisasi.

Pada kesempatan kali ini, Eko Suwanto selaku ketua Komisi A menjadi pemimpin dalam rapat ini (Jum’at, 13/08/21). Rapat kerja di laksanakan dengan metode blended secara online dan offline. Seluruh OPD menyampaikan terkait perubahan KUA PPAS APBD DIY TA 2021.

Adi Bayu Kristanto, kepala Biro Hukum Setda DIY menyampaikan mengenai perubahan KUA PPAS di Biro Hukum tersebut. Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2021, Biro Hukum menjalankan 2 program yang terdiri dari program reguler dan program dana keistimewaan. Dalam perubahan KUA PPAS di Biro Hukum, terdapat banyak perubahan baik dalam anggaran APBD murni tahun 2021 maupun pada sektor belanja. Dari perubahan tersebut sesuai dengan yang dipaparkan bahwa anggaran APBD mengalami penurunan. Tidak hanya itu saja, ia juga menyampaikan mengenai rasionalisasi dalam program-program kegiatan di Biro Hukum.

“Terdapat rasionalisasi dalam berbagai kegiatan di Biro Hukum seperti, pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten, program penunjang urusan pemerintahan daerah, kegiatan administrasi keuangan daerah, dll. Terkait dengan perubahan tersebut, kami juga sudah menyampaikan mengenai peraturan Gubernur terkait perubahan SHBJ 2021. Setelah itu, kami akan sampaikan mengenai peraturan Gubernur nomor 73 tahun 2021.” jelasnya

Jarot Budi Harjo, Kepala Bandiklat DIY memaparkan terkait laporan perubahan KUA PPAS APBD DIY TA 2021. Bandiklat memiliki target pendapatan sebesar Rp 5.182.500.000,00 dan bertambah sebesar Rp 309.708.000,00. Dengan adanya penambahan pendapatan, maka dalam hal pendapatan mengalami peningkatan. Berbeda dengan sektor belanja, dalam sektor tersebut rata-rata mengalami penurunan.

“Penambahan pendapatan tersebut berasal dari Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Diklat Kepemimpinan Tingkat II, sewa komputer, dan retribusi pembinaan pelaksanaan kemitraan.” Ungkapnya

Setelah seluruh OPD menjambarkan perubahan KUA PPAS APBD DIY TA 2021, Ketua Komisi A mempersilahkan para anggotanya untuk memberikan tanggapan mengenai hal tersebut.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, bahwasanya program kegiatan dan anggaran yang berjalan hingga hari ini baru berjalan tidak lebih dari 40%. Sementara waktu semakin berjalan dan tersisa 4 bulan saja dan masih ada sekitar 60% program kegiatan dan anggaran yang belum terserap.” ujar Heri Dwi Haryono, anggota Komisi A.

Terkait dengan rencana perubahan yang di ajukan saat ini dengan situasti dan kondisi yang sedang tidak baik,  harus ada keyakin untuk bisa mencapai target penyerapan anggaran paling tidak 80%-85% dalam kurun waktu yang relatif singkat. Demi terwujudnya hal tersebut, para OPD diharapkan betul–betul yakin dalam menyelesaikan penyerapan anggaran di waktu yang singkat.

Terakhir, Eko Suwanto menyampaikan beberapa rekomendasi kepada OPD setelah mencermati rapat kerja hari ini salah satunya mengenai percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.

“Bagi seluruh OPD mitra Komisi A diharapkan untuk melakukan percepatan pergerakan untuk melaksanakan program dan kegiatan, dikarenakan dari sisi penyerapan atau realisasi masih cukup rendah hingga bulan ke 7. Apabila terdapat kendala di dalam regulasi, harap segera diperbaiki. Saya berharap jangan sampai administrasi menghambat substansi.” tegasnya. (ann)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*