Gunungkidul, dprd-diy.go.id – Komisi B melakukan kunjungan kerja ke Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, pada Rabu (9/7/2025). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka monitoring pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran yang telah meraih predikat sebagai salah satu desa wisata terbaik dunia.
Kehadiran Komisi B DPRD DIY disambut oleh jajaran pemerintahan Kalurahan Nglanggeran dan Pokdarwis, yang memaparkan berbagai potensi, capaian, serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat tersebut.
Anggota Komisi B DPRD DIY, Ismail Ishom, menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan Nglanggeran sebagai desa wisata kelas dunia. Ia menegaskan bahwa Komisi B hadir untuk mendengarkan langsung permasalahan dan memberikan dukungan konkret bagi kemajuan Desa Wisata Nglanggeran.
“Nglanggeran termasuk salah satu desa wisata terbaik di dunia. Komisi B DPRD DIY datang untuk mengetahui secara langsung permasalahan yang ada di lapangan. Kehadiran kami di sini adalah bentuk dukungan agar desa wisata ini terus berkembang, baik dari segi infrastruktur, SDM, maupun promosinya,” ujar Ismail Ishom.
Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Mursidi, menjelaskan bahwa pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran sepenuhnya berbasis masyarakat. Semua kebutuhan wisata, mulai dari homestay, kuliner, hingga layanan pemandu disiapkan oleh warga setempat.
“Yang kami kelola bukan hanya Gunung Api Purba, tapi yang lebih penting adalah pengelolaan SDM. Saat ini kami masih mengalami kekurangan pemandu yang menguasai bahasa asing. Selain itu, akses jalan dan penerangan, khususnya dari Kalipentung menuju Nglanggeran, masih menjadi kendala utama,” ujar Mursidi
Sementara itu, Anggota Pokdarwis, Sugeng Handoko, menambahkan bahwa infrastruktur pendukung seperti listrik dan sinyal komunikasi juga perlu mendapat perhatian serius.
“Kami sangat sepakat bahwa akses menjadi isu penting dalam pariwisata. Masalah listrik yang sering padam dan sinyal yang belum merata menjadi hambatan dalam pelayanan wisata. Sebagai desa wisata percontohan, kami juga berharap ada peningkatan akomodasi seperti hotel, serta kebijakan yang mendukung promosi produk lokal seperti cokelat khas Nglanggeran,” jelas Sugeng.
Sugeng juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku wisata, dan sektor swasta untuk mendukung keberlanjutan desa wisata. Salah satu bentuk konkret yang diusulkan adalah mendorong hotel-hotel di DIY untuk menggunakan produk cokelat lokal dari Nglanggeran.
Menanggapi yang disampaikan, Ismail juga mendorong agar segala bentuk kebutuhan pengembangan desa wisata disampaikan secara formal melalui proposal agar dapat diupayakan dalam pembahasan anggaran.
“Silakan usulkan secara resmi dalam bentuk proposal. Nanti akan kami kawal dan dorong agar bisa masuk dalam pembahasan anggaran di DPRD dan bisa kami bahas terkait kebijakan yang dapat mendukung adanya kerjasama seperti hotel dengan pengusaha lokal,” tegasnya.
Senada dengan itu, anggota Komisi B lainnya, Imam Priyono D Putranto, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa seluruh masukan dari Pokdarwis dan pengelola desa wisata sangat relevan dan layak diperjuangkan.
“Kami akan memperhatikan semua usulan yang telah disampaikan. Tentu kami minta semuanya diajukan dalam bentuk proposal agar lebih mudah masuk dalam skema pembiayaan daerah, terutama untuk peningkatan infrastruktur, akses jalan, hingga SDM pemandu wisata,” ujarnya.
Komisi B DPRD DIY mencatat semua aspirasi tersebut dan berkomitmen untuk memperjuangkan dukungan anggaran serta kebijakan yang berpihak pada penguatan desa wisata berbasis masyarakat. (cc/lz)
Leave a Reply