Jogja, dprd-diy.go.id – Komisi D DPRD DIY menyelenggarkan rapat kerja kedua, melanjutkan pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2026 bersama DP3AP2 DIY, Dinsos, Dikpora DIY, dan Disnakertrans DIY, pada Selasa (12/08/2025). Pertemuan rapat ini masih fokus pada alokasi tambahan anggaran senilai Rp3 miliar untuk program sosialisasi. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D, RB. Dwi Wahyu ., S. Pd., M. Si., didampingi Wakil Ketua Komisi D, Anton Prabu Semendawai., S. H., M. Kn., dan Sekretaris Komisi D, Muhammad Syafi’i., S. Psi.
RB. Dwi Wahyu, Ketua Komisi D, dalam pembuka rapat menekankan sekaligus memaparkan mengenai rincian alokasi anggaran tambahan setelah disesuaikan berdasarkan perhitungan, setelah dikurangi alokasi untuk Dinas Kebudayaan, setiap OPD berpotensi mendapat jatah sekitar 430 juta rupiah.
Namun, dengan mempertimbangkan berbagai kewajiban terkait media dan faktor-faktor teknis lainnya, beliau memperkirakan bahwa alokasi riil untuk masing-masing OPD akan berada di kisaran 400 juta rupiah setelah dikurangi sekitar 200 juta untuk berbagai keperluan media cetak.
Beliau juga menekankan mengenai apa yang telah disampaikan pada rapat kerja Komisi D KUA PPAS Senin kemarin, untuk mengembangkan program perlu memperhatikan kembali kapasitas SDM dari dinas mengingat di tahun 2026 beban kerja OPD semakin tinggi.
“Anggaran Rp400 juta seperti di rapat kemarin, kita bisa kembangkan program -program strategis, namun tetap harus diperhatikan kekuatan SDM OPD, karena di tahun 2026 OPD mulai sibuk kegiatan Pokir,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil ketua Komisi D, Anton Prabu, menyoroti program Disnakertrans mengenai pentingnya integrasi teknologi AI dalam sistem pelayanan ketenagakerjaan untuk mengatasi permasalahan elektoral yang ada. Ia menekankan perlunya kajian ulang terhadap aspirasi dewan terkait program ketenagakerjaan yang belum optimal.
“Masih banyak informasi terkait pengiriman pekerja migran yang belum sampai ke masyarakat, bahkan terjadi misinformasi khususnya mengenai keberangkatan ke Jepang,” ujar Anton Prabu.
Beliau mengusulkan sosialisasi dilakukan dengan pembuatan video edukasi yang menjelaskan persyaratan lengkap mengenai migran, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
Anton Prabu juga menyoroti kurangnya sosialisasi program-program unggulan Disnaker kepada masyarakat.
“Program-program baik dari Disnaker perlu dikomunikasikan melalui berbagai media seperti video, podcast, atau platform digital lainnya,” katanya.
Sebagai solusi, ia mengusulkan implementasi asesmen digital di setiap kelurahan yang dapat dibagikan kepada kader-kader setempat. Selain itu, pemuda karang taruna juga perlu mendapat perhatian khusus melalui program asesmen untuk menggali potensi ketenagakerjaan mereka.
“Tidak harus melalui sekolah formal, asesmen bisa dilakukan langsung di kelurahan untuk mengoptimalkan potensi ketenagakerjaan pemuda karang taruna,” pungkas Anton Prabu.
Menutup rapat, RB Dwi Wahyu meminta Dikpora memaksimalkan anggaran Rp400 juta yang telah dialokasikan.
“Saya meminta Dikpora untuk memaksimalkan anggaran yang diberikan. Jangan sampai ada dana yang tidak dimanfaatkan dengan baik,” tegasnya. (adl/lz)
Leave a Reply