Bantul, dprd-diy.go.id – Komisi D DPRD DIY melaksanakan kegiatan monitoring terkait program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Tingkat Kalurahan ke Kalurahan Poncosari, Kabupaten Bantul, pada Senin (10/11/2025). Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY serta jajaran Pemerintah Kalurahan Poncosari.
Monitoring ini bertujuan memastikan program-program pemerintah di bidang ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja, dan ketransmigrasian berjalan efektif serta berdampak nyata bagi masyarakat di tingkat kalurahan.
Kepala Kalurahan Poncosari, H. Supriyanto, S.E., S.Pt., dalam sambutannya memaparkan kondisi wilayah yang terletak di ujung selatan Kabupaten Bantul tersebut. Ia menyebutkan, Poncosari memiliki 120 RT dan menjadi kalurahan dengan jumlah padukuhan terbanyak di Bantul.
“Poncosari dikenal sebagai daerah yang tangguh terhadap bencana, namun kenyataannya bencana masih sering terjadi, terutama ketika musim hujan seperti sekarang,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Kalurahan Poncosari saat ini tengah menerima banyak program dari pemerintah, di antaranya di bidang pertanian berupa bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) maupun program Koperasi Desa Mandiri Produktif (KDMP). Dalam hal ini, pemerintah kalurahan juga turut berupaya secara maksimal dalam menangani penanggulangan kemiskinan.
Sementara itu, Elly Supriyanti, KS, S.Psi., M.Ec.Dev., selaku Kepala Bidang Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans DIY menyampaikan bahwa Kalurahan Poncosari menjadi salah satu dari 70 kalurahan dengan layanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang didekatkan langsung ke masyarakat atau juga disebut dengan program “Peladi Makarti”.
“Melalui layanan ini, masyarakat diharapkan bisa terbantu dalam mengurus kebutuhan ketenagakerjaan, termasuk penempatan kerja di luar negeri, yang bisa diurus melalui kalurahan,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa ini menjadi langkah strategis dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Ketua Komisi D, R.B. Dwi Wahyu B., S.Pd., M.Si., dalam tanggapannya menyampaikan bahwa langkah utama yang perlu dilakukan adalah menyiapkan masyarakat agar bisa memanfaatkan peluang kerja yang ada. Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas pihak.
“Pihak kalurahan berhak mengajukan proposal dan berkolaborasi dengan DPRD DIY maupun dinas-dinas terkait guna memaksimalkan pelaksanaan setiap program agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ruan Wijayanto selaku Pelaksana Teknis Pembantu Lurah Bidang Pembangunan dan Kemakmuran menyampaikan bahwa informasi lowongan kerja secara rutin diperbarui dan disebarkan kepada masyarakat melalui perantara admin kalurahan. Ia juga menjelaskan bahwa terdapat rencana pengembaangan kawasan wisata baru serta program budidaya ikan air tawar guna meningkatkan perekonomian Kalurahan Poncosari.
Melalui kegiatan monitoring ini, Komisi D DPRD DIY menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, dinas terkait, serta pemerintah kalurahan guna memastikan layanan ketenagakerjaan berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalurahan Poncosari. (okt/lz)
Leave a Reply