Pansus BA 7 Tahun 2020 Sampaikan Laporan Hasil Kerjanya

Jogja, dprd-diy.go.id – Selasa (28/04/2020) DPRD DIY mengadakan rapat paripurna untuk melaporkan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) BA 7 Tahun 2020 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun Anggaran 2019. Pada kesempatan ini DPRD DIY turut menyerahkan Keputusan DPRD DIY tentang catatan dan rekomendasi DPRD DIY terhadap LKPJ Gubernur DIY Tahun Anggaran 2019.

Atmaji, Ketua Pansus LKPJ Gubernur DIY Tahun Anggaran 2019 menyampaikan laporan hasil kerja pansus. Atmaji menyampaikan bahwa pansus yang terdiri dari tujuh Anggota DPRD DIY ini telah melakukan rapat kerja sebanyak enam kali bersama eksekutif. Selain itu, pansus juga telah melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah ke empat kabupaten yakni Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo.

Atmaji mengatakan bahwa LKPJ Gubernur DIY Tahun Anggaran 2019 menunjukan parameter yang lebih baik dari tahun sebelumnya, meskipun begitu ada beberapa hal yang belum sesuai dengan target. Beberapa indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan angka harapan hidup menunjukan hasil yang baik. Angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan wilayah diketahui belum sesuai harapan.

“Dari beberapa indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, IPM, dan angka harapan hidup hasilnya baik, bahkan di atas angka nasional. Namun angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan wilayah masih belum sesuai harapan. Penurunan kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 0,37 % lebih rendah dari tahun 2018 yang mencapai 0,55 %,” tuturnya.

Selanjutnya Atmaji mengatakan bahwa indikator kinerja Pemda DIY yang belum tercapai pada tahun 2019 yakni indeks gini sebesar 0,4280 dengan kenaikan sebesar 0,006 atau 0,142 %. Pada tahun 2019 ketimpangan wilayah sebesar 0,4469 berkurang sebesar 0,125 atau 2,72 % dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 0,4594.

Upaya pemda dalam pembangunan di wilayah selatan meliputi Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo sudah dapat dilihat hasilnya, namun perlu dikembangkan. Hal ini disebabkan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih belum banyak berubah.

“Hal ini sesuai visi dan misi Pemda DIY untuk menjadikan wilayah selatan DIY sebagai pusat pertumbuhan baru dalam menyongsong abad Samudera Hindia. Kontribusi PDRB wilayah masih didominasi Kota Yogyakarta dan Sleman sebesar hampir 60 %. Ketiga kabupaten lainnya hanya sebesar hampir 40 %. Bahkan Gunung Kidul dan Kulon Progo yang luasnya mencapai 65 % dari wilayah DIY baru menyimbang sebesar 21,05 %,” jelas Atmaji.

Pertumbuhan ekonomi di DIY masih didominasi oleh sektor industri sebesar 12,85 %. Sementara sektor konstruksi sebesar 11,11 %,  sektor akomodasi dan makan minum sebesar 10,35 %, sektor pertanian sebesar 9,37 %, dan sektor perdagangan sebesar 8,47 %.

“Namun dari pertumbuhan sektor konstruksi tumbuh paling tinggi yakni 14,39 % disusul pengadaan air 8,9 %, akomodasi makan minum 8,89 %, sektor industri hanya 5,73 %, sektor perdagangan hanya 5,16 %, dan sektor pertanian hanya sebesar 1,03 %. Kontribusi sektor pertanian perikanan dan kehutanan terus mengalami penurunan. Ini perlu diperhatikan karena menyangkut ketahanan pangan,” jelas Ketua Fraksi PAN ini.  

Di dalam LKPJ Gubernur DIY Tahun Anggaran 2019 disebutkan bahwa dari 62 indikator kinerja urusan pemerintahan, hanya ada 5 indikator yang belum tercapai. Atmaji menyebutkan di antaranya yakni indikator nilai sub sektor perikanan dalam PDRB atau ADHK dan indikator nilai sub sektor tanaman pangan holtikultura perkebunan dan peternakan dalam PDRB.

Indikator nilai sub sektor perikanan dalam PDRB atau ADHK mencapai 93,59 %. Penyebabnya adalah sub sektor perikanan menurun, yaitu hasil perikanan tangkap berkurang namun perikanan budidaya meningkat. Menurut pernyataan Atmaji DIY memiliki garis pantai besar dan berpotensi memiliki ikan perairan selatan yang diperkirakan mencapai 320.600 ton per tahun. Hal ini menunjukan belum optimalnya para nelayan memanfaatkan potensi yang ada.

Sementara itu, indikator nilai sub sektor tanaman pangan holtikultura perkebunan dan peternakan dalam PDRB yang mencapai 98,52 %. Walaupun tidak mencapai target, namun terjadi peningkatan dibandingkan 2018. Atmaji mengungkapkan berdasarkan data tersebut tentunya kondisi seperti ini perlu mendapatkan perrhatian lebih dari pemda.

Selanjutnya penyampaian laporan hasil kerja dan rekomendasi dari DPRD DIY terhadap LKPJ Gubernur DIY Tahun Anggaran 2019 kemudian disetujui dan disepakati menjadi Keputusan DPRD DIY. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*