Jogja, dprd-diy.go.id – Rapat Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2023 kembali dilanjutkan kembali di ruang Badan Anggaran, Jumat (26/4/2024). Rapat dipimpin langsung Andriana Wulandari, S.E selaku Ketua Pansus.
Membahas mengenai LKPJ Gubernur Tahun 2023, pansus menghadirkan tenaga ahli fraksi untuk memberikan catatan serta rekomendasi dari berbagai bidang.
Arif Noor Hartanto, Selaku tenaga ahli fraksi PAN mengatakan catatan dan rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur di Tahun 2023 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dulu berbentuk buku yang hampir sama dengan apa yang dipaparkan oleh eksekutif.
”Ditahun 2023 pimpinan pansus memberi arahan untuk mencoba mengubah sehingga langsung pada bidang apa, permasalahan, catatatan dan rekomendasi. Sehingga catatan dan rekomendasi dari kita langsung,” katanya.
Kemudian Arif Noor Hartanto juga meminta kepada pimpinan pansus untuk memberikan arahan stretching mana saja dari semua bidang untuk dikuatkan dalam catatan dan rekomendasi LKPJ 2024 untuk kinerja 2023 karena pada rapat sebelumnya Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, M.P.P. dan Ahmad Ma’ruf menyampaikan respon terhadap beberapa program-program strategis.
Oni Wantara, Tenaga Ahli Fraksi Gerindra menyampaikan pemaparannya terkait rekomendasi LKPJ Gubernur 2023 urusan pemerintahan. Pertama, penguatan SDM masyarakat; kedua, pemetaan permasalahan dan potensi masyarakat guna antisipasi permasalahan dengan membuat program strategis terstuktur dan berkesinambungan; ketiga, membuat database kalurahan dalam pengembangan dan penguatan organisasi kemasyarakatan
Selanjutnya Afika Rahman selaku TAF fraksi PKB memberikan beberapa rekomendasi terkait urusan pemerintah keistimewaan DIY. Pertama, pemda DIY hendaknya meningkatkan kolaborasi dengan seluruh Kelurahan dan Kalurahan di DIY untuk menjadi ujung tombak dalam rangka menerjemahkan kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan; kedua, Pemerataan pelibatan Kelurahan dan Kalurahan di DIY untuk mensukseskan agenda kebudayaan; ketiga, optimalisasi pembangunan SDM masyarakat DIY sebagai agen kebudayaan.
Menyoroti soal pangan, Novia Rukmi selaku TAF fraksi Golkar memberikan rekomendasi urusan pangan. Di DIY sudah ada Perda No 11 Tahun 2020 terkait perlindungan dan pemberdayaan petani seharusnya programnya terukur dan tepat sasaran. Kemudian rekomendasi selanjutnya optimalisasi sinergi antar Pemerintah DIY dengan Kabupaten terkait dengan alih fungsi lahan dan yang terakhir Pemda DIY perlu membuat peta jalan tentang usulan lahan pertanian berkelanjutan.
Kemudian TAF fraksi PKS, Suharmanta memaparkan rekomendasi bidang perekonomian yaitu pertumbuhan ekonomi harus diproyeksikan naik dari tahun sebelumnya dan angka inflasi harus dikendalikan
Setelah pemaparan dari tenaga ahli fraksi, Ketua Pansus, Andriana Wulandari mengatakan akan ada pengeditan dan revisi terkait catatan dan rekomendasi dari tenaga ahli.
”akan ada penambahan masukan dan catatan LKPJ pansus dari anggota pansus yang lain paling lambat tanggal 5 Mei sebelum pemaparan yang kedua tanggal 7 Mei dan terimakasih atas kerja yang luar biasa,” Ujar Andriana menutup rapat.
Leave a Reply