Penjelasan Gubernur terhadap Nota Keuangan Raperda APBD DIY TA 2022 dan Perubahan APBD DIY TA 2021

Jogja, dprd-diy.go.id – Pekan lalu DPRD DIY dan Pemda DIY telah menyepakati Rancangan KUA-PPAS APBD DIY Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan KUPA-PPAS APBD DIY Tahun Anggaran 2021. Pada Senin (06/09/2021) disampaikan penjelasan Gubernur DIY atas Nota Keuangan Raperda APBD DIY Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2021.

Penyampaian penjelasan ini disampaikan oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD DIY. Wakil Gubernur menjelaskan bahwa KUA-PPAS APBD DIY Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati menjadi pedoman bagi seluruh instansi di Pemda DIY dalam menyusun program kegiatan yang dicanangkan pada tahun 2022.

“APBD DIY Tahun Anggaran 2022 disusun dengan pedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan yang terdapat di RPJMD tahun 2017-2022. Tema pembangunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) DIY Tahun Anggaran 2022 juga memperhatikan keistimewaan yang mempedomani RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Tahun 2022 beserta tema pembangunan nasional dan identifikasi permasalahan pembangunan di DIY,” jelas Wakil Gubernur.

Tema pembangunan pada tahun 2022 adalah ‘Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi DIY’. Berdasarkan tema tersebut memberikan tekanan pada SDM sebagai subjek pembangunan yang diharapkan selalu unggul serta dalam kondisi sehat, terdidik, berkebudayaan dan baik secara ekonomi.

“Perlu dilakukan penekanan sektor strategis pada  bidang jasa, pertanian, pariwisata dan industri kreatif serta berusaha menjaga kualitas infrastruktur dasar. Pembangunan ini diharapkan dapat cepat memulihkan dampat sosial ekonomi masyarakat,” Wakil Gubernur menyampaikan harapan dalam Penjelasan Gubernur DIY.

Berdasarkan penjelasan tersebut disampaikan bahwa target Pendapatan Daerah dalam RAPBD DIY Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 5,81 triliun dengan rincian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2,02 triliun, Pendapatan Transfer Rp 3,78 triliun dan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah sebesar Rp 7,57 miliar.

Sementara untuk Belanja Daerah dapat dirinci dengan Belanja Operasional sebesar Rp 4,19 triliun, Belanja Modal sebesar Rp 640,68 miliar, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 40,41 miliar, Belanja Transfer sebesar 1,33 triliun.

Pembiayaan Daerah dalam RAPBD DIY Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 399,28 miliar dengan rincian dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 572,96 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 173,67 miliar.

Jumlah tersebut merupakan hasil pembahasan berdasarkan KUA-PPAS APBD DIY Tahun Anggaran yang telah disepakati sebelumnya.

Terkait dengan Rancangan Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2021 tentu mempertimbangkan kebijakan dari pemerintah pusat untuk melakukan penyesuaian dana transfer guna penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya. Selain itu, perubahan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan lain yang bersifat wajib, mengikat dan mendesak yang harus dilaksanakan oleh Pemda DIY maupun untuk menampung penyesuaian pendapatan dan prioritas yang belum tercantum di APBD DIY Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan Daerah dalam APBD DIY murni 2021 sebesar Rp 5,72 triliun, sementara pada Rancangan Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Daerah sebesar Rp 5,66 triliun atau penurunan sebesar Rp 59,33 miliar atau 1,04%.

Belanja Daerah murni yang semula Rp 6,09 triliun menjadi Rp 6,04 triliun dengan penurunan sebesar Rp 51,18 miliar atau turun 0,84%.

“Belanja daerah ini berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendaanaan yang dimungkinkan dibelanjakan pada APBD DIY 2021 turun,” ungkap Wakil Gubernur.

Pembiayaan Daerah sebelum dilakukan perubahan adalah sebesar Rp 363,80 miliar dan setelah perubahan sebesar Rp 371,95 miliar atau dengan penambahan sebesar Rp 8,15 miliar atau naik 2,24%. “Anggaran Pembiayaan pada dasarnya transaksi keuangan daerah yang digunakan untuk menutup kekurangan antara belanja dan pendapatan daerah,” lanjut Wakil Gubernur. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*