Raker Pansus Penanggulangan dan Pencegahan Potensi Bencana DIY

Jogja, dprd-diy.go.id – Panitia Khusus BA 21 Tahun 2019 mengadakan Rapat Kerja Pansus BA 21 Tahun 2019 hari Jumat (26/7/2019). Rapat ini dipimpin oleh Edy Susila, Wakil Ketua Pansus serta dihadiri oleh pakar Eko Teguh Purnomo dari UPN Veteran Yogyakarta dan Sarwidi  dari UII Yogyakarta.

Rapat kerja ini membahas tentang pemaparan pakar Pembahasan Rakepwan DPRD DIY tentang Pengawasan Pelaksanaan Perda DIY tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan  penjelasan Eko Teguh bahwa perlunya keselarasan program antar dinas. Perlu membuat keselarasan program antara dinas dengan global.

“Kadang – kadang ada dinas yang menjalankan bidangnya tapi beresiko terhadap bidang yang lainnya. Jadi tidak hanya menguntungkan beberapa masyarakat sementara yang lainnya dirugikan. Contohnya seperti menghadapi bencana kekeringan, di satu sisi kekeringan itu diatasi tapi di satu sisi ada pengambilan aliran sungai, pengambilan air yang berlebihan. Inilah yang akhirnya membahayakan masyarakat. Sementara potensi bencana yang akan dihadapi bukan hanya tentang kekeringan, oleh karena itu masyarakat perlu dibuatkan beberapa bantuan penanggulangan bencana seperti kampung siap bencana, kampung siaga bencana dan lain sebagainya,” tutur Eko.

Sementara Sarwidi menjelaskan bahwa risiko bencana bertambah seiring bertambahnya jumlah manusia. Menurutnya kesiagaan bencana merupakan tugas bersama dengan berupaya mengurangi resikonya. “Kami kan tidak bisa membuat bencana itu tidak terjadi, tapi kami bisa mencari solusi. Adpun langkah – langkah yang perlu diambil untuk mengurangi atau menghindari bencana adalah, menjauhkan manusia dari sumber bencana, menjauhkan sumber bencana dari manusia. Hidup harmoni dengan ancaman bencana menggunakan IPTEK dan kearifan lokal yang nalar,” jelas Sarwidi.

Sementara Anggota Pansus yang hadir dalam rapat ini secara umum menyatakan bahwa seharusnya Pemerintah Daerah tidak hanya fokus terhadap proses pencegahan atau penanggualangan bencana. Menurut Anggota-Anggota Pansus fokus juga harus dilimpahkan terhadap kajian tentang potensi likuifaksi. Ada beberapa daerah yang memiliki riwayat likuifaksi, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi peristiwa likufaksi kembali.

“Hampir seluruh daerah DIY berpotensi bencana, oleh karena itu rapat ini perlu diadakan untuk pembahasan-pembahasan yang sangat penting. Agar kami pemerintah dapat melindungi masyarakat kami dari potensi bencana yang ada. Kesimpulannya proses penanggulangan itu sangat penting namun tahap pencegahan itu juga sangat dibutuhkan,” tutup Edy Susila. (rsk)