SBSI Tuntut Pembukaan Sektor Pariwisata dan Seni Budaya

Jogja, dprd-diy.go.id – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) DIY kembali mendatangi DPRD DIY untuk menuntut pembukaan kegiatan di sektor pariwisata, pendidikan dan seni budaya. Saat ini PPKM di DIY masuk dalam level 3, meskipun begitu kegiatan pariwisata dan pembelajaran tatap muka belum dibuka.

Salah seorang pelaku pariwisata mengatakan bahwa saat ini beberapa sektor sudah mulai dibuka dan beroperasi seperti sebelumnya. Sementara pariwisata yang menjadi salah satu keunggulan Jogja justru belum dibuka hingga saat ini. Ia mengharapkan keadilan dari pemerintah untuk segera membuka sektor pariwisata yang melibatkan banyak masyarakat di DIY.

Hal serupa disampaikan oleh Purwadi, seorang pekerja tour travel, menurutnya sejauh ini para pelaku wisata sudah menerapkan protokol kesehatan. Saat memandu wisatawan pun dirinya mengaku menerapkan disiplin protokol kesehatan pada kliennya dengan tegas.

“Selama ini wisata tutup, parkir di sebagian Malioboro tutup. Ini sangat berdampak pada kami (pelaku wisata). Kami harap agar bisa membuka objek wisata dan kami juga sangat patuh dengan protokol kesehatan. Jangan sampai kita melawan aturan karena kami cuma butuh makan,” ungkapnya. 

Perwakilan dari Dinas Pariwisata menyampaikan bahwa pembukaan pariwisata DIY tidak bisa serta merta diputuskan, namun mengikuti kebijakan pusat dan pertimbangan khusus. Ia menyampaikan bahwa pariwisata DIY baru bisa dibuka ketika target vaksinasi DIY telah tercapai dan level PPKM di DIY menurun.

Sigit, seorang pekerja seni menyampaikan bahwa pemerintah tidak adil dalam menerapkan kebijakan PPKM, selama ini kegiatan seni budaya tidak diberikan ruang dalam berkegiatan. Menurutnya sejauh ini kegiatan telah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, namun pemerintah tetap tidak mengizinkan pelaksanaan kegiatan seni budaya meskipun dilakukan secara virtual.

“Selain pariwisata, kita juga berharap mulai dibukanya pentas seni budaya yang dengan protokol kesehatan, minimal dilakukan daring. Aturan harus berlandaskan keadilan, kami mau adakan secara daring aja ini dilarang. Intinya kasih kami kesempatan mencari nafkah dengan menerapkan protokol kesehatan,” ucap Sigit.

Keluhan juga disampaikan oleh Nanik yang merupakan seorang penyanyi, ia mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaan dengan berbagai aturan saat PPKM ini. Kegiatan kesenian dirasanya sangat dibatasi bahkan banyak masyarakat senasib yang kesulitan dalam mencari pemasukan.

“Saya ini penyanyi, saya hanya bisa menjual suara. Saya ini janda, anak saya 3, saya bingung harus bagaimana menafkahi kalau kondisi seperti ini. Mau usaha saya tidak punya modal,” keluhnya kepada DPRD DIY.

FN Kusuma, Sekretaris Wilayah SBSI Yogyakarta menyampaikan bahwa pemerintah daerah dinilainya cukup memiliki beberapa kewenangan agar tidak selalu merujuk pada aturan pusat. Menurutnya DPRD DIY dan Pemda DIY dapat menerapkan aturan yang lebih bijak untuk masyarakat di DIY.

Selain itu ia mengatakan agar Pemda DIY dapat meninjau kembali penyaluran bantuan sosial, sebab para pekerja informal dan masyarakat miskin justru banyak yang terlewatkan dalam penyaluran bantuan sosial. Ia juga berharap tiga sektor pendorong ekonomi di DIY, yakni pariwisata, pendidikan dan budaya dapat dibuka kembali dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Penyaluran bansos ini sangat buruk, banyak yang seharusnya tidak mendapatkan (mampu) malah dapat. Teman – teman kami yang tidak ada kerjaan tetap, bahkan sekarang berhenti (kerja) karena PPKM tidak mendapatkan bansos dalam bentuk apapun. Bansos tidak hanya sembako bisa berupa listrik juga. Buka pariwisata, pendidikan, seni budaya dan yang diutamakan sektor yang Jogja banget (keunggulan Jogja),” ungkapnya.

Huda Tri Yudiana, Wakil Ketua DPRD DIY yang menerima audiensi ini menyampaikan bahwa audiensi dengan SBSI Yogyakarta sebelumnya telah ditindaklanjuti. Huda menyampaikan bahwa berdasarkan rapat pembahasan dengan Gubernur DIY, ditargetkan akhir September ini sebagian pariwisata DIY mulai dibuka. Target tersebut disesuaikan dengan target vaksinasi DIY yang kini baru mencapai 67%.

“Kita akui bahwa PAD kita dari wisata ada cukup banyak. Kita usahakan agar pariwisata bisa dibuka yang lain lain juga bisa, biar bisa menunjang ekonomi. Akhir September rencana (pariwisata) dibuka sebagian, kita kejar dulu vaksinnya, target sampai 80% dulu berdasarkan epidemolog. Banyaknya vaksinasi berdampak dengan imunitas sehingga baru berani buka kalau sudah mencapai target,” ungkap Huda.

Huda mengatakan DPRD DIY sendiri merekomendasikan agar seluruh vaksinasi dapat dipenuhi hingga akhir Oktober mendatang. Percepatan vaksinasi ini sekaligus membuka peluang dibukanya pembelajaran tatap muka dan kegiatan lainnya.

“Yang perlu dilakukan adalah membuka kesempatan warga agar bisa bekerja. Rekomendasi DPRD DIY seluruh vaksinasi akhir Oktober nanti selesai, akhirnya pariwisata bisa dibuka semua dengan menerapkan prokes ketat. Kami sudah bertemu antar Pimpinan DPRD DIY, Pimpinan Fraksi DPRD DIY dan Gubernur-Wakil Gubernur DIY,” jelas Huda. 

Muhammad Yazid, Anggota Komisi D DPRD DIY mengatakan bahwa hasil dari pertemuan ini akan disampaikan kepada Anggota Komisi D dan mitra kerjanya. Ia mengatakan bahwa pengambilan keputusan tentu harus dilakukan melalui pertimbangan panjang.

“Kami akan rangkum dan sampaikan ke Komisi D dan mitra kerja. Dari semua sektor saya tau persis keluh kesah semuanya, kami Insyaallah berpihak ke masyarakat. Refocusing juga Insyaallah berpihak ke masyarakat,” ungkap Yazid. (fda)