Jogja, dprd-diy.go.id – Komisi C mengadakan rapat kerja pembahasan KUPA PPAS tahun 2021 pada Kamis (12/8/2021). Rapat ini dipimpin oleh Arif Setiadi dan diikuti oleh Komisi C, Bappeda DIY, BPKA DIY, DPTR DIY, Inspektorat DIY, Balai PJK dan Biro Organisasi.
Berdasarkan putusan Badan Musyawarah DPRD DIY, saat ini ada tahapan kajian pembahasan yaitu, laporan keuangan semester pertama dan prognosis APBD 2021 pembahasan KUPA PPAS tahun 2021 akan diberi ruang 4 hari yaitu tanggal 12, 13, 16, dan 23 Agustus 2021. Sementara, Rapat Paripurna persetujuan KUPA PPAS tahun 2021 direncanakan diadakan pada tanggal 24 Agustus 2021. Karena situasi dan kondisi pandemi ini maka rapat kerja komisi akan diefektifkan pada satu hari saja pada tanggal yang disepakati.
Sri Sekretaris Bappeda, untuk Bappeda terkait dengan prognosis dalam anggaran murni sebesar Rp 24 miliar kemudian setelah proses re-focusing menjadi Rp 23 miliar. Sehingga ada pengurangan sebesar Rp 800 juta. Dana tersebut digunakan untuk 3 urusan, 5 program, 14 kegiatan, dan 32 sub kegiatan.
Untuk belanja operasional sebesar Rp 23 miliar dan belanja modal sebesar Rp 297 juta. Kemudian realisasi pelaksanaan program Bappeda semester satu anggarannya sebesar Rp 200 miliar targetnya persentasenya 53,79% realisasinya 53,79%. Selanjutnya, keuangan sebesar Rp 10,5 miliar persentasenya 52,23% sedangkan realisasinya Rp 8,7 miliar tercapai 42,46%.
BPPSD sebesar Rp 2,7 miliar targetnya 59,95% realisasinya 59,48%. Kemudian, untuk keuangan targetnya Rp 1,6 miliar pencapaiannya Rp 1,2 miliar. Prognosis 6 bulan ke depan untuk dana induk ada sisa sebesar Rp 11,9 miliar dan prognosis selanjutnya sebesar Rp 11,8 miliar. BPPSD sisa anggaran sebesar Rp 1,5 miliar di prognosis selanjutnya sebesar Rp 1,5 miliar. Jika digabungkan anggaran induk dan UPT di Bappeda sebesar Rp 35 miliar, sehingga ada efisiensi sebesar Rp 35 miliar.
Beny Suharsono, Kepala Bappeda DIY memaparkan perubahan 2021 Bappeda tidak mengalami perubahan signifikan di kerangka 2021. Melakukan efisiensi rapat-rapat dan efiensi perjalanan. Melakukan penambahan penguatan terhadap langganan video konferensi dan pembiaraan gedung karena sangat mendesak.
Gimmy Rusdin, Wakil Ketua Komisi C memberikan usul, karena Bappeda merupakan jantung dari pemerintahan daerah diharapkan lebih baik dalam pembaharuan data di tiap tahunnya agar daerah mendapat bantuan lebih merata sesuai dengan data terbaru. Bantuan berupa sembako maupun uang agar merata. Bisa dilihat pada hal ini Bappeda DIY masih berada di bawah Jawa Tengah jika dilihat pencapaiannya.
Benny menanggapi dan menyampaikan bahwa semua bantuan-bantuan sudah terekam oleh Dinas Sosial dan sudah hampir mencapai 88 – 89% telah tersampaikan dalam bentuk sembako maupun uang.
Laporan keuangan semester satu dan prognosis 2021 sudah dapat dipahami. Dengan catatan, akan disampaikan ke Bappeda di lain hari. Usulan dari Gimmy akan disesuaikan dengan pertemuan mendatang keputusannya. (rif)
Leave a Reply