Jogja, dprd-diy.go.id – Menjelang pesta pemilu tahun 2024, berbagai pihak beramai – ramai melakukan persiapan baik secara politik maupun penyelenggaraannya. Meskipun begitu, terkadang para pemilih justru tidak mempersiapkan diri dalam menyambut pesta politik di tahun 2024 mendatang.
Satu hal yang tidak boleh terlewatkan oleh para calon pemilih nantinya adalah memperbanyak literasi dan persiapan menjadi pemilih yang cerdas. Hal tersebut amatlah penting untuk memberikan tameng diri terhadap berbagai isu yang ada serta tepat dalam menentukan pilihan.
Olivia Lewi Pramesti, M.A., Dosen FISIP UAJY mengatakan bahwa pemilih yang cerdas merupakan pemilih yang paham akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Wajib karena pemilu adalah salah satu bentuk demokrasi yang harus dilalui setiap warga negara, dan tentunya setiap warga berhak dalam menentukan pilihannya masing – masing tanpa intervensi.
“Pemilih cerdas adalah pemilih yang paham akan hak dan kewajiban sebagai warga negara,” ungkap Olivia dalam talkshow Bicara Jogja Istimewa yang disiarkan pada Jumat (30/6/2023).
Selain itu, bersikap kritis rupanya juga penting guna menyaring informasi yang masuk agar tidak semerta – merta diterima dan menimbulkan dampak negatif bagi para pemilih. Literasi digital pun harus tetap diperbaiki agar setiap pemilih bisa menentukan informasi yang tepat dan bebas hoax.
“Literasi digital penting, bagaimana kita kritis bagaimana kita bisa evaluasi. Harus kritis karena pemilu ini banyak sekali hoaxnya. Hoax pemilu mengarah kepada SARA, kebencian, dan lain – lain,” jelasnya.
Menurutnya pemilih pemula agak berbahaya jika tidak diikuti dengan literasi digital yang cukup. Apalagi diketahui bahwa para pemilih sebagian besar didominasi oleh kalangan muda.
“Mereka (kalangan muda) terpapar semua dari internet, etika berinternet kadang tidak pas di Indonesia,” ungkapnya menjelaskan pentingnya literasi digital dalam menyambut pemilu 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dalam hal ini merupakan penyelenggara pemilu, juga tetap harus turun tangan dalam menyajikan informasi akurat dan bebas hoax.
Menurut Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.Hum., Anggota KPU DIY hoax juga menyerang para penyelenggara pemilu.
“Seperti isu soal surat suara yang sudah dicoblos terlebih dahulu, padahal surat suara saja belum dicetak. Bagi KPU kami belajar dari pemilu tahun 2019,” terangnya.
Ia menjelaskan ada dua langkah yang dilakukan KPU dalam menghadapi hoax, yakni membangun kontranarasi dan upaya penegakan hukum. Jika ada hoax terkait pemilu, pihaknya langsung berupaya mengalihkan isu tersebut melalui media sosial instansi.
“Begitu ada hoax, kita langsung counter di media – media kita. Ada portal khusus anti hoax pemilu,” tutur Ahmad Shidqi.
Penegakan hukum juga sangat penting untuk menimbulkan efek jera bagi para pembuat dan penyebar hoax terkait pemilu.
“Kalau di 2019 KPU pusat langsung melaporkan (hoax) ke cyber crime kepolisian,” tambahnya.
Pemilih juga bisa menjadi korban jika kurangnya info dari media sosial dan kurangnya literasi. Sejuah ini pihak KPU DIY bersama Pemda DIY yakni Badan Kesbangpol sudah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi dan mencegah hal ini.
Nuryadi, S.Pd., selaku Ketua DPRD DIY yang juga menjadi narasumber dalam talkshow ini mengatakan bahwa anggota legislatif juga harus terlibat dalam literasi kepada masyarakat dalam mengupayakan pemilu sehat dan pemilih yang cerdas.
“Kita sampaikan bagaimana pesta demokrasi yang aman. Kita bagaimana mengajarkan ke masyarakat agar datang (ke TPS) dengan tenang agar masyrakat itu tidak ada tekanan dari manapun,” ungkap Nuryadi.
Ia juga berpesan agar pihak -pihak yang seharusnya ada di posisi netral dapat bersikap netral baik sebelum maupun pasca pemilu berlangsung. Hal ini sangat penting agar masyarakat tidak semakin cerdas dan tidak menjadi alat politik karena ketidakpahamannya.
“Apalagi sampai memperalat masyarakat, jangan sampai kan kasihan. Ini sangat penting supaya kita bisa maju ke depan,” ungkap Nuryadi dalam talkshow yang disiarkan oleh TATV Jogja. (fda)
Leave a Reply