Jogja, dprd-diy.go.id – Desa Wisata Sukunan, Gamping, Sleman, kembali meneguhkan posisinya sebagai percontohan nasional dalam pengelolaan sampah mandiri. Kampung yang memulai gerakan lingkungan sejak 2003 dan resmi dikukuhkan pada 2004 ini terpilih mewakili Sleman dalam Lomba Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel) tahun 2025. Selain pengelolaan sampah, Sukunan juga memiliki embung yang berpotensi menjadi daya tarik wisata edukasi.
Dalam Kunjungan Kerja Komisi B pada Senin (11/8/2025), Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, Dr. Danang Wahyu Broto, S.E., M.Si., menegaskan pentingnya sinergi antara pengelolaan sampah dan pengembangan pariwisata.
“Pariwisata merupakan leading sector. Ketika pariwisata berjalan, sektor UMKM, industri, hingga pertanian juga ikut bergerak. DIY mencatat kontribusi pariwisata mencapai 66% terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa Pemda DIY menyiapkan hampir 700 program yang dapat diakses masyarakat, termasuk pelatihan manajemen dan penyusunan paket wisata bagi desa-desa wisata, serta bimbingan teknis pengelolaan sampah.
Disisi lain, Pengelola Desa Wisata Sukunan, Endah, menceritakan awal mula gerakan yang lahir dari keresahan warga pada awal 2000-an terhadap sampah plastik yang mencemari sawah. Edukasi dimulai dari belajar langsung kepada pemulung di TPS dan TPA, hingga terbentuknya lembaga pengelola sampah yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan PKK.
”Warga melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah, membuat lagu, puisi, hingga mural untuk mengajak partisipasi. Pemilahan sampah dilakukan dengan model “sodaqah sampah” berbasis dasawisma, dimana hasil penjualan masuk kas kelompok,” jelas Endah.
Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari pembuatan kompos di lahan masing-masing, lubang biopori, biopot, bak kompos komunal, hingga larangan penggunaan popok sekali pakai dan styrofoam. Limbah rumah tangga disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal, sementara urin diolah menjadi pupuk cair (urinoik).
Sukunan juga mengembangkan teknologi ramah lingkungan, seperti genteng kaca untuk hemat listrik, pemanfaatan air hujan untuk resapan, tungku yang menghasilkan air panas, dan taman vertikal maupun horizontal untuk memperindah dan menyejukkan lingkungan.
Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Dr. Iswanto, menuturkan bahwa Desa Sukunan telah meraih juara nasional pengelolaan sampah pada 2004, yang kemudian memicu pengembangan wisata edukatif (eco-edu tourism).
“Penanganan sampah harus melibatkan hati dan menjadi norma sosial. Kalau sudah menjadi budaya, manfaat ekonominya akan mengikuti,” katanya. Namun, ia mengakui pemasaran kerajinan daur ulang masih menjadi tantangan karena kurang diminati pasar, serta adanya kebutuhan perbaikan talud embung untuk mengatasi tumpukan sampah.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, S.E., M.I.P., menilai pola pengelolaan sampah Sukunan dapat menjadi masukan untuk Perda Ekonomi Hijau. Ia juga mendorong digitalisasi pemasaran untuk memperluas akses pasar produk desa wisata.
“Anggaran ada, tapi tanpa perubahan mindset masyarakat, program akan sulit berjalan. Sinkronisasi antara pemerintah dan masyarakat itu kunci,” tegasnya.
Sebelum pandemi COVID-19, Sukunan mampu meraih pendapatan hingga Rp5 juta per bulan dari penjualan kerajinan daur ulang, namun kini hanya sekitar Rp1 juta. Desa ini juga memproduksi hingga 20 ton kompos, serta menyediakan paket wisata edukasi. Pendapatan kampung dikelola dengan pembagian 2,5% untuk kas kampung dan 2,5% untuk kelompok pengelola, termasuk penyewaan fasilitas.
Dengan segudang inovasi dan konsistensi warga, Desa Wisata Sukunan tak hanya menjadi ikon pengelolaan sampah mandiri, tetapi juga teladan desa wisata berwawasan lingkungan yang menggabungkan pelestarian alam, pemberdayaan ekonomi, dan edukasi publik. (tsr/cc)
Leave a Reply