Pencabutan Perda Harus Jelas

Jogja, dprd-diy.go.id – Senin, (15/08/2016) Rapat Kerja Pansus BA 19 Tahun 2016 di Ruang Bapemperda melanjutkan  pembahasan Raperda DIY tentang Pencabutan 90 perda yang banyak diantaranya sudah tidak digunakan lagi. Sebagian alasan menyebutkan bahwa perda tersebut sudah terlalu tua. Ketua Pansus Agus Sumartono menyatakan bahwa perda yang dicabut perlu dilakukan kajian lebih mendalam, karena itu harus memiliki alasan pencabutan yang jelas dan konkrit. “Jadi bukan sekedar mencabut perda, tetapi tidak diikuti dengan rekomendasi”, tegasnya.

Alasan pencabutan perda tersebut diantaranya: perda tersebut sudah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, bukan menjadi kewenangan dari pemerintah  provinsi; sudah diatur dalam perda lain atau sudah ada perda penggantinya serta sudah dikeluarkan regulasi mengenai perda sehingga regulasi yang bersangkutan tidak berlaku dengan sendirinya.

Selanjutnya Eko Suwanto selaku Ketua Komisi A juga menambahkan agar setelah penetapan penghapusan perda nanti tidak ada kekosongan payung hukum. Pencabutan perda ini akan berdampak terhdap berbagai kebijakan atau program dari pemerintah provinsi. Mengingat mekanisme pencabutan perda ketika satu perda dicabut maka secara otomatis keseluruhan perda dan turunannya ikut tercabut seperti peraturan gubernur, peraturan kabupaten/kota. “Jadi harus ada kejelasan mengenai perda apa yang akan dicabut”, ungakpnya. Ia juga menambahkan bahwa masih ditemukannya permasalahan terkait teknis peraturan perundangan dimana sebagian perda yang baru dan sudah diterbitkan, tetapi tidak diikuti oleh pencabutan perda yang lama sehingga sering terjadi penumpukan perda.

Mencermati hasil paparan mengenai pencabutan perda di atas masih belum selesai sehingga akan dilakukan rapat perpanjangan yang akan diselenggarakan pada Jum’át, 19 Agustus 2016 (Ivi & Ghulam).