Kulon Progo, dprd-diy.go.id — Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan Kunjungan Dalam Daerah (KDD) ke wilayah Terbah dan Kedungdowo, Kelurahan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait persoalan banjir dan kawasan permukiman kumuh yang hingga kini belum tertangani secara optimal, Selasa (13/1/2026).
KDD dipimpin Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Amir Syarifudin, didampingi Sekretaris Komisi C DPRD DIY H. Koeswanto, S.I.P., serta sejumlah anggota Komisi C, di antaranya Lilik Syaiful Ahmad, S.P., Dr. H. Aslam Ridhlo, M.A.P., dan anggota lainnya. Turut hadir lurah setempat serta perwakilan dari DPTR DIY, PUP-ESDM DIY, DLHK DIY, Bapperida DIY, dan DPUP KP.
Dalam peninjauan lapangan, Komisi C menemukan bahwa kawasan Terbah kerap dilanda banjir akibat sistem drainase yang tidak lagi mampu menampung debit air, terutama dari saluran irigasi. Kondisi tersebut berdampak langsung pada permukiman warga, fasilitas pendidikan, serta area perkantoran di sekitarnya.
Anggota Komisi C, Lilik Syaiful Ahmad, menyebutkan bahwa persoalan ini memerlukan penanganan lintas sektor dan dukungan kebijakan jangka menengah.
“Wilayah Terbah ini sering mengalami banjir karena drainase yang tidak memadai. Saat ini memang belum masuk dalam RPJMD DIY, namun akan kami dorong agar penanganannya bisa diusulkan dan menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kelurahan Wates termasuk dalam satuan ruang strategis Kota Wates sebagaimana diatur dalam Perdais Nomor 2 Tahun 2017, sehingga memungkinkan penggunaan berbagai skema pendanaan.
“Penanganannya bisa melalui BKK, Dana Keistimewaan, APBD Kabupaten, hingga dukungan Pemerintah DIY. Ini menjadi catatan penting bagi Komisi C,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Komisi C lainnya, Dr. H. Aslam Ridlo, menekankan pentingnya perencanaan terpadu agar persoalan banjir dan kawasan kumuh tidak ditangani secara parsial.
“Penataan kawasan harus dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya fokus pada fisik drainase, tetapi juga pada lingkungan permukiman dan keselamatan warga,” kata Aslam.
Dari sisi perencanaan daerah, Wahyu Triyono, perwakilan Bapperida DIY, menyampaikan bahwa pihaknya siap mengawal sinkronisasi program lintas instansi.
“Aduan masyarakat ini akan menjadi bahan dalam perencanaan pembangunan ke depan, agar penanganan kawasan kumuh dan pengendalian banjir bisa lebih terarah dan berkelanjutan,” ujarnya. (uns/dta).
Leave a Reply