Sleman, dprd-diy.go.id – Penguatan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) dan dukungan terhadap ribuan relawan menjadi sorotan utama dalam kunjungan Komisi A DPRD DIY ke BPBD Kabupaten Sleman, Kamis (12/2/2026). Di tengah meningkatnya ancaman hidrometeorologi serta aktivitas Gunung Merapi yang masih berstatus Level III, Sleman sebagai wilayah dengan risiko kebencanaan tertinggi di DIY dinilai membutuhkan kesiapsiagaan berbasis teknologi dan sumber daya manusia yang semakin terintegrasi untuk menekan risiko korban jiwa.
Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Raden Haris Martapa, S.E., M.T., memaparkan bahwa perpanjangan status tanggap darurat hidrometeorologi dilakukan hingga 31 Mei mendatang berdasarkan rilis BMKG DIY. Selain itu, status darurat erupsi Merapi juga terus diperpanjang setiap tiga bulan, dengan pembatasan aktivitas dalam radius 5 kilometer dari puncak.
“Jadi hari ini kami menerima kunjungan Komisi A DPRD DIY dan sangat-sangat produktif kami berdiskusi panjang. Harapan kami ke depan kegiatan kami yang ada di BPBD Kabupaten Sleman ini dapat lebih produktif juga, karena kami menyampaikan tadi ada beberapa hal yang memang krusial dan perlu mohon bantuan. Peralatan EWS yang ada di Merapi dan lereng timur Prambanan perlu diperkuat, kemudian kami dibantu oleh kurang lebih 3.500 relawan yang juga perlu distandarisasi peralatannya maupun kemampuan SDM-nya. Harapan kami, mudah-mudahan dalam kebencanaan ini kita menuju zero korban,” ujar Haris.
Sepanjang awal tahun, BPBD Sleman mencatat lebih dari 800 kejadian bencana, mulai dari ratusan titik pohon tumbang, rumah rusak, hingga kerusakan talut, drainase, dan infrastruktur lainnya dengan nilai kerugian mencapai miliaran rupiah. Di sisi lain, potensi bahaya Merapi juga masih signifikan, termasuk tumpukan material jutaan ton di puncak yang berisiko terdorong saat hujan dengan intensitas tinggi dan memicu lahar di sejumlah alur sungai.
Dari sisi teknologi, Sleman saat ini memiliki lebih dari 30 titik EWS yang tersebar untuk memantau gempa, tanah longsor hingga aktivitas Merapi. Namun, sebagian besar perangkat masih berupa sirine dan belum dilengkapi sistem suara (voice system), kamera CCTV terintegrasi, maupun deteksi suhu termal yang lebih mutakhir sehingga membutuhkan pembaruan bertahap.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Hifni Muhammad Nasikh, S.E., M.B.A., menekankan pentingnya modernisasi EWS agar adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan kebencanaan yang kian kompleks.
“Di Sleman sendiri lebih dari 30 EWS sesuai dengan tupoksinya masing-masing, ada yang berkaitan dengan gempa, tanah longsor, dan Merapi. Ini memang perlu update agar sesuai dengan tuntutan teknologi, terutama yang bisa dilengkapi kemampuan suara, deteksi suhu termal, dan multifungsi untuk memberikan informasi tambahan. Tantangannya memang pada anggaran, tetapi secara bertahap ini akan menjadi prioritas karena kelengkapan EWS sesuatu yang tidak bisa dihindari,” tegas Hifni.
Ia juga menyoroti tata kelola relawan yang jumlahnya mencapai ribuan orang agar tidak terjadi tumpang tindih penganggaran serta memiliki kejelasan jaminan keselamatan dan kesehatan.
“Relawan ini terdiri dari berbagai unsur, sehingga yang paling inti adalah tidak terjadi dobel penganggaran. Pendataan berbasis NIK terus dirapikan, termasuk pembaruan SK dan legal standing agar tidak ada persoalan hukum terkait jaminan keselamatan maupun kesehatan relawan. Karena bencana itu sifatnya darurat, penggunaan teknologi yang lebih update bahkan berbasis AI ke depan bisa membuat sistem lebih terintegrasi dan kewaspadaan lebih tinggi,” tambahnya.
Anggota Komisi A DPRD DIY, Dr. Raden Stevanus Christian Handoko S.Kom., M.M., turut menekankan pentingnya integrasi lintas lembaga agar sistem peringatan dini tidak berdiri sendiri secara spasial maupun kelembagaan.
“Kita berharap perlengkapan yang dimiliki BPBD Sleman maupun provinsi harus diperbanyak dan teknologinya dikembangkan. Yang paling penting adalah integrasi. EWS yang sudah terpasang harus terintegrasi dengan perangkat lain dan bisa menginformasikan kepada pihak-pihak berkepentingan, termasuk masyarakat yang bisa mengakses. Jadi tidak hanya data milik Pemda Sleman, tapi terhubung dengan berbagai lembaga lain sehingga satu informasi bisa segera diolah dan disebarkan untuk aksi yang terukur dan tepat,” ujar Stevanus.
Selain penguatan teknologi, dukungan terhadap relawan sebagai ujung tombak penanganan bencana juga menjadi perhatian serius. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman, Uun Mardiyanto, S.IP., M.Ec.Dev., mengungkapkan bahwa dari sekitar 3.500 relawan, baru 2.481 yang datanya dapat dirilis dan saat ini sedang dalam proses administrasi untuk jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
Keterbatasan peralatan juga masih menjadi tantangan, mulai dari senter, tali pengaman, hingga perlengkapan pendukung lainnya untuk 73 komunitas relawan yang bertugas di berbagai wilayah rawan. Penguatan sistem perlindungan dan standarisasi peralatan dinilai penting agar relawan dapat bekerja secara aman dan profesional di lapangan.
Dengan dukungan anggaran, pembaruan EWS berbasis voice system dan CCTV terintegrasi, serta penguatan perlindungan relawan, kolaborasi antara BPBD dan DPRD DIY diharapkan mampu memperkuat sistem mitigasi secara menyeluruh. Sinergi kelembagaan, pembaruan teknologi, serta perlindungan relawan menjadi fondasi utama menuju sistem penanggulangan bencana yang responsif dan berkelanjutan di Kabupaten Sleman. (dta/lz)
Leave a Reply