Jogja, dprd-diy.go.id — Ketua DPRD DIY, Nuryadi, S.Pd., menghadiri Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2027 yang diselenggarakan oleh Bapperida DIY di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (12/2/2026). Forum ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah sekaligus pemaparan rancangan awal RKPD 2027.
RKPD Tahun 2027 menjadi tahun terakhir pelaksanaan RPJMD DIY 2022–2027, sehingga penyusunannya difokuskan pada penajaman target dan penuntasan capaian pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan tahun 2027 menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta perwujudan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Nuryadi menegaskan bahwa persoalan kemiskinan harus menjadi fokus utama dalam penyusunan RKPD 2027. Ia menyampaikan bahwa, isu kemiskinan selalu menjadi perhatian serius.
“Angka kemiskinan di DIY masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Ini harus menjadi kajian yang sungguh-sungguh agar ke depan dapat kita tekan secara nyata,” tegas Nuryadi.
Ia juga menyinggung keprihatinan yang disampaikan BEM Nusantara terkait angka kemiskinan di DIY yang dinilai masih tinggi dibandingkan sejumlah daerah di luar Jawa. Menurutnya, kondisi tersebut harus dijawab dengan kerja bersama seluruh elemen pemerintahan.
“Budaya dan karakter Yogyakarta berbeda dengan daerah lain. Kita adalah daerah istimewa, dengan mekanisme penetapan, bukan pemilihan. Seharusnya kita bisa lebih baik dari wilayah lain. Dengan keistimewaan ini, DIY pasti lebih mudah untuk bergerak bersama menjawab tantangan pembangunan,” ujarnya.
Nuryadi menambahkan, DPRD DIY terus membangun komunikasi dengan Sekretaris Daerah agar setiap kebijakan dan program benar-benar mengedepankan kepentingan masyarakat Yogyakarta secara luas, bukan kepentingan perorangan.
“Kami selalu berkomunikasi agar yang kita utamakan adalah masyarakat Yogyakarta. Kami berharap teman-teman eksekutif dapat melaksanakan kegiatan sesuai rencana. Jika ada kendala, harus dikomunikasikan dengan baik agar dapat dicarikan solusi bersama,” pungkasnya.
Dalam pemaparan rancangan awal, disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi DIY termasuk yang ditargetkan tinggi dalam kerangka RPJMN. Untuk itu, diperlukan penguatan sektor-sektor penopang seperti pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif agar mampu menjaga stabilitas dan kualitas pertumbuhan. Inflasi juga menjadi perhatian karena menunjukkan tren kenaikan bulanan meskipun masih dalam rentang target.
Dari sisi ketenagakerjaan, angka pengangguran DIY secara umum berada di bawah rata-rata nasional dan menunjukkan tren menurun. Namun, terdapat kenaikan di Kabupaten Kulon Progo yang memerlukan perhatian khusus. Sementara itu, angka kemiskinan masih menjadi tantangan, dengan konsentrasi lebih banyak di wilayah perkotaan dibandingkan perdesaan. Ketimpangan pendapatan juga menjadi isu strategis yang perlu ditangani melalui kebijakan yang lebih merata dan inklusif.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY tercatat berada di posisi kedua nasional setelah DKI Jakarta, yang ditopang sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dari sisi kinerja keuangan, realisasi fisik dan keuangan hingga akhir 2025 dinilai cukup baik meskipun masih terdapat sejumlah catatan. Struktur pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer, sementara belanja pegawai mengalami kenaikan dari 28 persen menjadi 35,2 persen, sehingga diperlukan efisiensi dan optimalisasi pendapatan daerah.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, diharapkan RKPD DIY Tahun 2027 mampu menjadi dokumen perencanaan yang lebih tajam, partisipatif, dan responsif, serta dapat menuntaskan target pembangunan periode 2022–2027 demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat DIY. (ns/cc)
Leave a Reply