Audiensi Federasi Serikat Pekerja Mandiri terkait Penerapan Upah Minimum Sektoral DIY

Jogja, dprd-diy.go.id – Sudah menjadi rahasia umum bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah tujuan pariwisata nomor dua di Indonesia setelah Bali. Sebagai dampaknya, banyak hotel dan restoran yang tumbuh dan menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit. Hal ini yang menjadi alasan Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) untuk melakukan orasi dan audiensi ke DPRD DIY terkait Penerapan Upah Minimum Sektoral DIY pada Senin (3/9). Orasi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB yang dipimpin oleh Galih Tri Panjalu selaku Sekretaris Umum FSPM. Kemudian dilanjutkan audiensi dengan Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana beserta perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dan Biro Kesra DIY yang bertempat di Ruang Transit Lantai 2 Gedung DPRD DIY.

Pada audiensi kali ini, terdapat beberapa permasalahan yang disampaikan antara lain :

  1. Secara umum untuk melakukan upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh yang bekerja pada sektor-sektor yang menjadi sektor unggulan melalui penerapan Upah Sektoral.
  2. Menerapkan Upah Minimun Sektoral Kabupaten (UMSK) bagi Pekerja Hotel dan Restoran di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta pada tahun 2019.
  3. Mendorong Pemerintah Provinsi DIY untuk mengawal perjuangan penerapan Upah Minimum Sektoral dengan cara meminta Gubernur DIY menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dalam hal ini, Yoeke Indra Agung Laksana memberikan tanggapan terkait apa yang disampaikan oleh perwakilan dari FSPM, bahwa akan diadakan koordinasi lanjutan bersama dengan pihak-pihak yang berwenang dalam hal Pengupahan. “Untuk agenda selanjutnya akan diadakan tindak lanjut audiensi yang akan mengundang pihak-pihak terkait”, imbuh Yoeke. (mc)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.