Komisi A Bahas Keterkaitan Tugas Pokok dan Fungsi Paniradyo Keistimewaan dan Pergub Sarlinmas Keistimewaan

Jogja, dprd-diy.go.id – Raker Komisi A dihadiri oleh pimpinan dan anggota Dewan Komisi A dengan agenda membahas keterkaitan Tugas Pokok dan Fungsi Paniradyo Keistimewaan dan membahas Terkait Pergub Sarlinmas Keistimewaan pada Selasa (4/9/2018). Raker dimulai pukul 10.30 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi A, Eko Suwanto di ruang rapat Komisi A. Terkait dengan agenda tersebut, pimpinan rapat mengharapkan informasi dari Paniradyo, Kepala Biro Hukum, Satpol PP, dan lembaga Parampara Praja agar terkoordinasi dengan baik.

Dari perwakilan Paniradyo sebagai lembaga yang terbilang baru mengungkapkan keistimewaan ada beberapa pihak sebagai pengurus kebijakan strategis, dan membantu gubernur menyusun kebijakan keistimewaan Yogyakarta yang dibawahi langsung oleh gubernur. Pihaknya juga menyatakan ada dua poin, yaitu pergub tata kelolaan dan ruang lingkup keistimewaan tentang penyelanggaraan. Menurut Paniradyo, kebudayaan juga mencakup keterlindungan warga yang masuk dalam keistimewaan daerah. Menyangkut hal tersebut, perdais memerlukan pola hubungan dengan Pemda dan pihak Keraton, sehingga pengurusan Dinas Kebudayaan dinaiklevelkan oleh Paniradyo.

Kemudian dari pihak Satpol PP menyampaikan agar menyiapkan pergub untuk penataan kelembagaan menambah tipologi menjadi 4 bidang namun jangan sampai ada kekosong kerja didalamnya. Melihat fungsi Sarlinmas yaitu melaksanakan pendekatan kerja, keuangan, keterbukaan umum, dan perlindungan masyarakat. Sedangkan dari Perwakilan Biro Hukum dalam rapat mengatakan, terkait rapergub, sedang melakukan harmonisasi terhadap draft dan struktur/ bagan lampiran.

Menanggapi hal yang telah disampaikan dalam pembahasan, Pimpinan rapat, Eko Suwanto mengatakan ada 3 catatan yang harus dipahami. Pertama, Komisi berharap Pemda DIY melakukan percepatan tentang penyusunan pergub. Kedua, untuk mendengarkan berbagai pihak terkait Paniradyo yang mekanismenya diatur dan mengenai penyelarasan anggaran dan kegiatannya. Ketiga, terkait dengan tugas, perdais kelembagaan, salah satu tugas penting Paniradyo sesuai pasal 7 yaitu menyusun kebijakan memerlukan adanya ketegasan dalam tugasnya.

Dalam penyusunan program dan anggaran, Koordinator Komisi A, Arif Noor Hartanto, mengungkapkan menyangkut Paniradyo, agar bentuk institusi yang lebih optimal dengan tugas pokok fungsi tidak bertentangan dengan perdais dan sejalan dengan pergub. Kemudian terkait hal itu, belum maksimal mengukur dana dengan program dan kegiatan. Sehingga perlu ditanyakan adakah nilai-nilai luhur tertanam di masyarakat untuk menyejahterakan masyarakat dengan adanya Paniradyo. Singkatnya, apakah dapat mengukur outcome atau impact dari fungsi perdais Keistimewaan.

Di akhir rapat diambil kesimpulan yang disampaikan oleh pimpinan rapat, yaitu:

  1. Rekomendasi Pemda bekerja keras mewujudkan kesejahteraan.
  2. Pemda melakukan percepatan tentang pergub organisasi, tata fungsi Paniradyo pada September minggu ke-3 dan diselaraskan dengan anggaran yang diajukan.
  3. Rekomendasi Pemda menyusun perencanaan danais dengan transparan.
  4. Danais ke depannya meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan warga.
  5. Mengajak seluruh masyarakat mengawasi perencanaan dan pelaksanaan APBD sesuai UU.
  6. Riset untuk alat ukur monev.
  7. Terkait SAR, rekomendasi untuk Pemda meningkatkan kesejahteraan berbagai pihak.
  8. Sarana dan Prasarana akibat ombak akan dianggarkan ke depannya.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.