Bantul, dprd-diy.go.id – Komisi B DPRD DIY melakukan kunjungan kerja ke Bulak Tarudan, Kalurahan Bangunharjo, Sewon, Bantul, pada Kamis (3/7/2025) untuk meninjau langsung pengembangan program ketahanan pangan yang sekaligus disiapkan sebagai kawasan agrowisata edukasi. Inisiatif ini merupakan langkah awal Kalurahan Bangunharjo dalam memanfaatkan lahan terbengkalai seluas 5 hektare menjadi kawasan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, S.E., M.IP., menegaskan pentingnya aspek legalitas dalam setiap rencana pengembangan. Ia mengingatkan bahwa jangan sampai semangat inovasi menjadi terhambat atau bermasalah karena belum tertib dari sisi izin dan status lahan.
“Langkah pertama memang legal lokasi harus diurus terlebih dahulu agar tidak bermasalah. Dalam hal ini, aspek perizinan menjadi paling penting, kajian juga harus dilakukan, jangan terburu-buru dan jangan sampai hanya mengejar suatu hal instan justru kemudian hari jadi mangkrak,” tegas Andriana.
Lebih lanjut, ia menilai program ini memiliki potensi besar jika dikembangkan secara strategis dan tidak sekadar mengikuti tren. Keunikan dan kekhasan menjadi kunci agar agrowisata ini mampu bersaing dan menarik perhatian publik.
“Bicara ketahanan pangan dan Lumbung Mataraman, ini juga urusannya destinasi wisata. Nantinya juga akan ada wisata edukasi, harus dicari betul sesuatu yang lain daripada yang lain. Jangan sampai menciptakan destinasi wisata edukasi dan yang dipasarkan sama. Harus ada kekhasan,” ungkapnya, mencontohkan Desa Wisata Dewi Kajii di Pandak yang sukses dengan konsep ikan hias.
Lurah Bangunharjo, Nur Hidayat, S.Ag., M.Si., menjelaskan bahwa pihaknya baru memulai program ketahanan pangan bulan ini dengan memanfaatkan lahan mangkrak yang sebelumnya tidak termanfaatkan. Ia menyampaikan bahwa pengelolaan awal dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran dan kondisi tanah.
“Kami baru mengawali ketahanan pangan di bulan ini, jadi kami baru proses pengerjaan pengolahan lahan. Tahun ini kami mendapat paniradya BKK pertanahan Rp200 juta khusus untuk pertanian, tetapi lahan yang kita gunakan adalah tanah yang sudah bertahun-tahun mangkrak seperti rawa-rawa,” jelas Nur Hidayat.
Lahan seluas 5 hektare itu terdiri dari 3,7 hektare lahan hijau yang tidak bisa dibangun secara fisik dan 1,5 hektare lahan kuning yang memungkinkan dibangun secara permanen. Masterplan agrowisata telah disusun, mencakup kebun sayur, area bermain, kolam ikan dan ruang terbuka hijau. Dalam pelaksanaannya, 20 warga telah disiapkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk dikerahkan dalam sistem bagi hasil pertanian.
“Kami berharap nantinya dapat menjadi wisata Agrofarm Tourism Bangunharjo serta dapat belajar langsung pentingnya menanam dan ketahanan pangan. Anak TK dan SD di wilayah kami, kami ajak untuk menumbuhkan budaya menanam supaya tahu proses pertanian itu bagaimana,” ujar Nur Hidayat.
Dukungan anggaran menjadi bagian penting dari diskusi tersebut. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Ir. Syam Arjayanti, M.P.A., menyampaikan bahwa dana sebesar Rp200 juta yang bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais) perlu dimaksimalkan terlebih dahulu sebelum menambah alokasi baru.
“Kami akan melihat progres keberhasilan tentang program yang sudah diluncurkan menggunakan Danais. Bangunharjo disebut daerah yang basah, sehingga perlu strategi pemanfaatan lahannya. Sebelum bicara ketahanan pangan, reklamasi lahan harus dipikirkan karena kondisi awalnya kurang subur,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemilihan komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi.
“Kalau bayam hanya dijual seribu rupiah per ikat ora cucuk, kecuali untuk rumah tangga. Komoditi seperti cabai atau bawang merah punya nilai tinggi meski berisiko,” tambahnya.
Perwakilan Bamuskal, Ridwan, turut menyampaikan harapan agar inovasi yang dirancang di Bangunharjo mendapat pendampingan dalam hal perizinan agar pengembangan wisata edukasi bisa berjalan sesuai regulasi.
“Untuk pengolahan lahan alih fungsi perlu adanya inovasi, tidak cukup hanya pertanian tetapi juga pariwisata. Untuk itu, mohon dikawal terkait izin legalitasnya,” ujarnya.
Panewu Anom Sewon, Noviarni Nurmades, S.H., berharap program ini membawa manfaat luas bagi masyarakat. Lokasi Bangunharjo yang strategis, dekat dengan Jalan Parangtritis, dinilai sangat potensial menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Kalau ini terealisasi, sektor riil sekitarnya akan membaik dan akan tumbuh pusat perekonomian kecil hingga muncul toko oleh-oleh, warung makan yang akan meningkatkan pendapatan Kalurahan Bangunharjo,” ucapnya.
Komisi B menyatakan komitmennya untuk mendampingi Kalurahan Bangunharjo tidak hanya dalam aspek perencanaan, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan memiliki dasar hukum dan orientasi keberlanjutan. (dta/cc)
Leave a Reply