Jogja, dprd-diy.go.id – Kamis (24/06/2021) Ketua DPRD DIY Nuryadi mengatakan bahwasanya beberapa hari belakangan situasi Covid-19 di DIY melonjak. Hal tersebut menyebabkan munculnya wacana Yogyakarta akan dilakukan lockdown.
“Ini (lockdown) perlu untuk dikaji kembali, karena konsekuensinya sangat berat,” ungkapnya dalam tayangan Ngobrol Parlemen, Kamis (24/06/2021).
Nuryadi menjelaskan bahwa sebelum lebaran pemerintah optimis bahwa Covid-19 akan menurun, meskipun juga diprediksi akan ada lonjakan kasus. Menurutnya saat ini seluruh elemen di Yogyakarta harus mengikuti arahan dari Gubernur DIY, Hamengku Buwono X agar Covid-19 dapat ditekan.
“Apa yang dilakukan oleh eksekutif saat ini, DPRD DIY akan selalu mendukung dan menghormati. Bahkan DPRD DIY juga memberikan jaminan kepada eksekutif apabila diperlukan, 55 anggota dewan siap untuk terjun di lapangan,” ungkapnya.
Sementara Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan lockdown diperlukan jika jumlah terkonfirmasi positif tidak kunjung berhenti. Ia mengingatkan masyarakat DIY agar tidak abai terhadap protokol kesehatan, termasuk para pelaku usaha mal, hotel, penjual makanan minuman, restoran.
Menurutnya lockdown adalah upaya terakhir yang harus ditempuh jika tidak ada cara lain yang lebih efektif. PSBB atau lockdown dapat dilakukan jika pemerintah pusat menyetujui, karena persyaratan pemberlakuan PSBB atau lockdown di daerah merupakan keputusan kolektif.
“Pemerintah daerah yang melihat situasi sulit kemudian mengusulkan kepada pemerintah pusat, kemudian kementerian atau lembaga yang mengurusi berkaitan dengan kesehatan menyetujui dan menyatakan bahwa bisa (memberlakukan lockdown atau PSBB),” ungkap Aji menjelaskan proses pemberlakuan kebijakan lockdown.
Aji melanjutkan lockdown dapat dilakukan jika pemerintah bisa mencukupi kebutuhan hidup masyarakat saat lockdown sebagai konsekuensinya. Karena lockdown ini merupakan alternatif terakhir, Baskara Aji mengungkapkan bahwa jangan sampai DIY pada alternatif yang terakhir, Ia juga mengajak teman-teman dan masyarakat seluruh DIY untuk menjaga diri masing-masing dan sekitar agar tidak sampai pada keputusan lockdown.
Nuryadi menambahkan jika kebijakan lockdown dilakukan, mengenai anggaran konsekuensinya akan lebih berat di pemerintah pusat, karena lockdown merupakan usulan daerah kepada pemerintah pusat yang kemudian disetujui oleh pusat. Pemerintah daerah tidak secara penuh menangani mengenai anggaran, hanya sebagai pendukung dan pelaksana kebijakan.
Terkait anggaran dari APBD untuk lockdown, DIY tidak memiliki anggarannya, karena APBD sudah direncanakan untuk kegiatan lainnya. Meskipun sempat ada penggeseran dana namun tidak secara keseluruhan.
Selain itu, Aji mengatakan bahwa saat ini DIY belum perlu untuk mengusulkan lockdown atau PSBB. Harapannya kita semua bisa menurunkan angka yang terkonfirmasi positif Covid-19, sehingga disini pelaksanaan PPKM akan diperketat kembali.
Pada liputan ini juga dibahas PPKM yang telah dilakukan di DIY dan keefektifannya serta kendala-kendala yang terjadi selama penanganan Covid-19. Baskara Aji mengatakan bahwa dalam melakukan suatu keputusan untuk upaya penanganan diperlukan kesatuan langkah dan koordinasi mulai dari pusat, provinsi, kabupaten sampai kalurahan.
“Daerah dan wilayah sekitarnya perlu untuk membuat kebijakan bersama agar bisa menekan Covid-19 dan tetap meningkatkan perekonomian,” tambah Nuryadi.
Nuryadi berharap setelah disempurnakannya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, kebijakan bersama harus dilakukan sampai di tingkat bawah. (def)
Leave a Reply