Jogja, dprd-diy.go.id – Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan pada Kamis (25/9/2025) di Ruang Badan Anggaran DPRD DIY, menyoroti kondisi keamanan dan ketertiban di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai tantangan serius yang perlu diatasi untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan bersama. Berbagai strategi pun dibahas, mulai dari penguatan poskamling, penegakan regulasi, hingga penanganan unjuk rasa.
FGD dibuka dengan sambutan dari Ketua Komisi A, Eko Suwanto, S.T., M.Si., yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan menciptakan kondisi yang aman dan nyaman.
“Kita harus selalu merangkul semua lapisan elemen masyarakat, karena tanpa kebersamaan, keamanan hanyalah mimpi,” ujarnya.
Selanjutnya, Lukman selaku perwakilan Satpol PP Kota DIY menyoroti kompleksitas penjagaan ketertiban akibat keragaman karakter masyarakat. Ia menekankan peningkatan partisipasi warga melalui program seperti Jaga Warga sebagai kunci utama. Lukman juga menekankan perlunya penyelarasan produk hukum serta pemanfaatan teknologi untuk menciptakan masyarakat yang rukun, tertib, dan sejahtera.
Data yang disampaikan Benny Suharsono dalam pemaparannya pada forum diskusi strategi mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat tersebut memperkuat optimisme. Terungkap bahwa Polda DIY berhasil menurunkan jumlah kasus kriminal dari 11.122 kasus pada tahun 2023 menjadi 10.764 kasus di tahun 2024, atau turun sebanyak 358 kasus.
“Hal ini membuktikan bahwa kualitas keamanan di Yogyakarta menjadi naik,” kata Beny.
Di luar pencapaian tersebut, Beny menyoroti peran penting poskamling yang dinilai tidak hanya sebagai benteng pencegahan kriminal, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kebahagiaan dan kebersamaan warga. Namun, ia mengingatkan sejumlah tantangan berat, seperti dampak urbanisasi, kepadatan kawasan wisata Malioboro yang rawan kriminalitas, kesenjangan penegakan hukum, keterbatasan sumber daya Satpol PP, serta perlunya pendekatan yang bijak terhadap ekonomi informal.
Menanggapi hal tersebut, peserta forum secara interaktif menyampaikan sejumlah pertanyaan. Beberapa pertanyaan menyoroti efektivitas program Jaga Warga dan kebijakan pendukungnya untuk mencegah demonstrasi, serta menanyakan fenomena penggunaan kawasan sumbu filosofis (poros imajiner dari Selatan ke Utara yang menghubungkan Laut Selatan, Kraton, hingga Gunung Merapi), yang notabene merupakan area dengan bangunan-bangunan penting, sebagai lokasi unjuk rasa.
Menutup diskusi, Eko menyampaikan harapannya agar FGD ini dapat memicu terwujudnya keamanan bersama yang lebih konkret. Sebagai tindak lanjut, ia meminta untuk segera dikembangkan aplikasi berbasis teknologi yang berfungsi untuk pencegahan dan deteksi dini masalah keamanan. FGD serupa rencananya akan diperluas ke level kabupaten di seluruh DIY secara bertahap, dengan jadwal pelaksanaan mulai Oktober 2025 mendatang. (wan/cc)
Leave a Reply