Sleman, dprd-diy.go.id – Kamis (25/9/2025), Komisi C DPRD DIY melakukan peninjauan lapangan ke Kalurahan Donokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait permasalahan irigasi yang bersumber dari Bendung Petung dan Bendung Gayam, yang selama ini menjadi tumpuan utama para petani.
Lurah Donokerto, Erwaluyo, menyampaikan bahwa sekitar 90 persen masyarakat Donokerto menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Namun, masalah irigasi menjadi persoalan serius, terutama saat musim kemarau.
“Masyarakat di Donokerto kesulitan air untuk sawah. Mereka sangat bergantung pada Bendung Gayam dan Bendung Petung. Ketika musim kemarau datang, air semakin terbatas hingga masyarakat saling berebut, bahkan hampir terjadi konflik,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD DIY dari Komisi C, Lisman Puja Kusuma S.P dan Amir Syarifudin, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Jika usulan tidak dapat ditangani di tingkat kabupaten, maka akan diteruskan ke provinsi bahkan pusat.
“Insyaallah tahun depan sudah dapat diatasi,” ujar Puja.
Perwakilan Dinas PUPKP Sleman, Warjoyo, menambahkan bahwa Sleman memiliki 853 titik irigasi, banyak di antaranya berada di wilayah Turi. Bendung desa seperti di Donokerto menurutnya memang perlu mendapat perhatian lebih.
“Kami akan menghubungkan usulan dari Kalurahan Donokerto ini dengan Pemerintah Kabupaten Sleman. Harapannya program irigasi yang terealisasi nanti bisa meningkatkan produktivitas pangan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Anggota Komisi C DPRD DIY lainnya, Raden Inoki, menegaskan bahwa permasalahan irigasi ini masuk dalam program prioritas. Ia meminta koordinasi antarkalurahan di wilayah Sleman utara agar pembangunan irigasi lebih terintegrasi.
Sementara itu, Haris Sugiharta, S.I.P dari Komisi C lainnya menyoroti keterbatasan anggaran provinsi. Meski demikian, ia tetap optimistis permasalahan ini bisa diselesaikan melalui komunikasi yang baik antara pemda kabupaten, provinsi, dan pusat.
“Program ini sangat penting karena ujungnya adalah kesejahteraan petani di Donokerto,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Dr. Aslam Ridlo, juga anggota Komisi C DPRD DIY, mengusulkan agar program pembangunan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dapat dimasukkan ke dalam skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Kunjungan ini menegaskan komitmen DPRD DIY, khususnya Komisi C, untuk hadir dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Permasalahan irigasi di Donokerto diharapkan dapat segera mendapat solusi konkret agar ketahanan pangan di wilayah tersebut semakin kuat dan kehidupan petani lebih sejahtera. (gh/cc)
Leave a Reply