DPRD DIY Harapkan Jalan Baik untuk Selesaikan Persoalan Seleksi PORDA DIY 2019

Jogja, dprd-diy.go.id – Senin (12/8/2019) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Yogyakarta melakukan audiensi kepada DPRD DIY. Audiensi ini turut dihadiri oleh KONI DIY, Balai Pemuda dan Olahraga DIY, serta beberapa atlet kontingen KONI Kota Yogyakarta. Arif Noor Hartanto dan Yoeke Indra Agung Laksana menerima audiensi yang diselenggarakan di Ruang Lobby Lantai 1 Gedung DPRD DIY.

Tri Joko Susanto, Ketua KONI Kota Yogyakarta menyampaikan kronologi permasalahan yang dialami oleh KONI Kota Yogyakarta kepada Pimpinan DPRD DIY. Joko mengatakan setidaknya ada sepuluh atlet dari kontingen Kota Yogyakarta yang tidak lolos dalam seleksi PORDA DIY 2019. KONI DIY menyatakan bahwa sembilan atlet terhambat masalah mutasi dan 1 atlet terhambat masalah kependudukan. Meskipun begitu terdapat dua atlet di antaranya yang berhasil lolos dalam seleksi Pra Pekan Olahraga Nasional (PON).

Adanya perbedaan dalam proses verifikasi peserta ini diindikasi oleh KONI Kota Yogyakarta sebagai bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh atlet KONI Kota Yogyakarta. Menurut Joko ajang PORDA DIY merupakan turunan dari ajang Pra PON, sehingga pihak KONI Kota Yogyakarta mempertanyakan perbedaan proses verifikasi atlet.

“Porda DIY itu azasnya adalah domisili. Kalau sudah terpenuhi, ya sudah, berarti sah. Kami perjuangkan ini demi kepentingan jangka panjang untuk DIY, bukan hanya untuk Kota Yogyakarta. Proses verifikasi dulu ada undur perwakilan dari semua KONI (kabupaten dan kota). Ini tidak sesuai dengan tata tertib yang sesuai buku putih (peraturan terbaru),” tambah Wakil Ketua Umum KONI Kota Yogyakarta, Yoseph Junaidi.

Sebelumnya KONI Kota Yogyakarta telah mendatangi Badan Arbitrasi Olahraga Daerah (BAORDA) DIY untuk melakukan pengaduan dan audiensi. Hanya saja kedatangan KONI Kota Yogyakarta ke BAORDA DIY tidak membuahkan hasil, bahkan mendapatkan penolakan dari KONI DIY. Hal ini turut menambah kecurigaan pihak KONI Kota Yogyakarta terhadap regulasi dan proses verifikasi peserta PORDA DIY oleh panitia.

Pihak KONI Kota Yogyakarta berencana untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Menurut Junaidi proses ini dianggap tidak menunjukkan keadilan dan sportifitas. KONI Kota Yogyakarta terus beupaya untuk mencari keadilan bagi atletnya, tidak terkecuali melalui jalur hukum.

Jawaban KONI DIY

Sementara itu Djoko Pekik Irianto Ketua KONI DIY menanggapi bahwa seluruh proses verifisasi atlet telah dilakukan secara sportifitas sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Kita disini utamakan kejujuran dan sportifitas, kita juga sudah lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Soal regulasi yang ada, Djoko Pekik menegaskan bahwa peraturan ini sebelumnya telah disusun bersama oleh provinsi dan semua kabupaten atau kota. Bahkan proses verifikasi juga melibatkan perwakilan dari kabupaten dan kota serta perwakilan cabang olahraga. Menurut Djoko Pekik regulasi yang sudah disepakati harus dilaksanakan dengan baik, sehingga KONI DIY menyepakati bahwa keputusan ini bersifat mengikat.

“Peraturan sepertii ini dibuat untuk menghindari jual beli atlet dan perpindahan penduduk. Soal mutasi kita sudah susun sesuai ketentuan yang dari PON. Tentang mutasi di Pasal 10 Ayat 1 disebutkan bahwa atlet yang ingin mutasi wajib membuat surat mutasi ke Pemprov. Peraturan Ini harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten,” terang Djoko Pekik.

Djoko Pekik menjelaskan bahwa penolakan saat di BAORDA DIY sendiri dilakukan karena alasan ketidaketisan KONI Kota Yogyakarta yang dianggap menyalahi keputusan Panitia Pelaksana PORDA DIY 2019. KONI DIY menyatakan bahwa proses verifikasi atlet sudah melalui waktu yang panjang. Awalnya ditemukan sebanayk 73 atlet bermasalah, kemudian verifikasi kembali menjadi 27 atlet yang berasal dari semua KONI Kabupaten dan Kota di DIY. Hingga saat ini tercatat ada 3.400 atlet yang lolos seleksi PORDA DIY.

“Soal atlet yang di Pra PON bisa lolos tapi di PORDA tidak bisa, ya itu karena persyaratan dan ketentuan antara kedua ajang ini berbeda. Di ajang apapun pencoretan peserta itu adalah hal yang wajar,” terang Ketua KONI DIY ini.

DPRD DIY Harap Masalah Selesai dengan Baik

Muhammad Yazid Anggota Komisi D DPRD DIY menyayangkan adanya permasalahan seperti ini yang sampai dibawa ke ranah hukum. Yazid berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan pemahaman bersama dan cara yang baik. Menurutnya permasalahan ini merujuk pada kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan kurangnya koordinasi antara KONI DIY dengan KONI kabupaten dan kota.

“Nanti kita lanjutkan saja dengan diskusi bersama. Kita jadwalkan kapan KONI Kota Yogyakarta dan KONI DIY dengan semua KONI Kabupaten bisa duduk bersama dengan Komisi D. Kita cari tau solusinya, kita selesaikan masalahnya dengan baik,” terang Yazid.

Yoeke berpesan agar persoalan ini tidak berkepanjangan, Yoeke berharap agar segera ditemukan jalan baiknya. “Saya harap ukhuwahnya tetap dijaga ya karena kita disini juga cuma ada empat kabupaten dan kota, saya harap permasalahan ini tidak menghalangi interaksi yang baik.”

Solusi untuk bertemu kembali melakukan audiensi dengan Komisi D disambut baik oleh KONI Kota Yogyakarta dan KONI DIY. Kedua belah pihak sepakat agar permasalahan ini segera diselesaikan, mengingat ajang olahraga PORDA DIY akan segera dilangsungkan. Selanjutnya Komisi D akan mencari waktu untuk bisa bertemu kembali menyeselaikan permasalahan terkait seleksi PORD DIY 2019 ini. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*