DP3AP2 Jelaskan Perda Perlindungan Anak Harus Sesuai dengan Lima Kluster Hak Anak

Jogja, dprd-diy.go.id – Dalam rangka mencari tahu mengenai Perda Perlindungan Anak, DPRD Sulawesi Barat mengunjungi DPRD DIY pada Selasa (13/8/2019). Sekretaris DPRD DIY, Haryanta berkesempatan menerima tamu didampingi oleh beberapa struktural dari Bagian Produk Hukum dan Pengkajian Sekretariat DPRD DIY.

Harun Anggota DPRD Sulawesi Barat ingin mencari tahu terkait perlindungan anak serta peraturan pernikahan dan pekerja di bawah umur. Menurut Harun DPRD Sulawesi Barat berencana membuat Perda seperti ini atas dasar pentingnya perlindungan terhadap anak. “Ini krusial baik menyangkut masalah keterlibatan, perlu saya sampaikan bahwa di Sulawesi Barat beluk ada kabupaten yang memiliki peraturan ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk dibuat dalam bentuk Perda.”

Santi Roestriyani Sub Bagian Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2), menjelaskan Perda Pelindungan Anak di DIY. Menurut Santi Perda ini merupakan peraturan dari seluruh peraturan terkait, terutama dari Peraturan Gubernur yang ada. Perda ini memiliki amanat yang sama seperti Peraturan Gubernur DIY. Ada enam amanat, salah satunya untuk mengamankan data gender dan anak.

Pada dasarnya Perda Pelindungan Anak di DIY mengatur pelindungan untuk anak sesuai kelima kluster hak anak. Adanya komitmen Pemda DIY untuk mewujudkan daerah yang  ramah anak dan mampu melindungi hak-hak anak yang kemudian mendasari dibentuknya Perda ini. Terkait dengan sanksi, Perda ini tidak mengatur sanksi, hanya mengikuti perundangan yang ada di atasnya.

Kepada DPRD Sulawesi Barat, Santi menjelaskan bahwa substansi terpenting yang harus ada dalam Perda ini nantinya adalah memberikan perlindungan kepada anak. Hal tersebut dapat berupa memberikan lingkungan yang ramah anak, membuat kebijakan sesuai kebutuhan anak, perlindungan hukum, pertolongan darurat kepada kejahatan anak, serta sosialisasi tata cara melindungi anak dna haknya.

Santi juga menjelaskan bahwa perlindungan pernikahan di bawah umur harus diatur dalam Perda. Tujuannya adalah sebagai acuan dari banyaknya kasus pernikahan di bawah umur. “Di kami ada juga tertulis kewajiban orang tua untuk mengawasi dan tidak menikahkan anak di bawah umur. Ketika ada kasus anak hamil di luar nikah, lalu dimungkinkan menikah, maka harus ada rekomendasi dari Kanwil Agama setempat dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Anak yang menikah itu nanti harus mengikuti semacam pembinaan di P2TP2A.”

Mengatasi soal eksploitasi anak dengan mempekerjakan anak di bawah umur, Santi mengatakan bahwa dalam Perda ini sudah diatur. Selain itu ada beberapa Kabupaten yang berinisiatif untuk mengapresiasi Kecamatan yang memiliki sedikit kasus eksploitasi anak. Meskipun sudah ada pula Pergub Nomor 31 Tahun 2010, namun pada kenyataannya di DIY masih belum mampu mengatasi kasus seperti ini.

Haryanta menutup dengan memberikan apresiasi kepada DPRD Sulawesi Barat yang sudah berinisiatif membuat Perda Perlindungan Anak. “Soal perlindungan anak ini penting, dan menjadi tugas kita bersama. Semoga DPRD Sulawesi Barat dapat membuat Perda ini dengan baik dan melaksanakannya sesuai harapan,” tutup Haryanta. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*