DPRD DIY Imbau Pemda Selesaikan Seluruh Rekomendasi Tindak Lanjut LHP BPK

Jogja, dprd-diy.go.id – Menindaklanjuti hasil temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (LHP BPK RI), Rabu (29/5/2019) Pansus BA 12 Tahun 2019 mengadakan rapat kerja. Pansus yang dipimpin oleh Arief Budiono ini mulai membahas perihal tindak lanjut dari hasil temuan oleh BPK RI.

Pansus Pembahasan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemda ini nantinya akan mengadakan konsultasi kerja pada tanggal 11-12 Juni dilanjutkan dengan Rapat Paripurna pada 14 Juni mendatang. Berdasarkan LHP BPK RI, didapatkan sebanyak dua temuan dan empat rekomendasi yang tertuang dalam Buku II LHP BPK RI. Sedangkan dalam Buku III dituliskan tujuh temuan dan lima belas rekomendasi.

Penilaian Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Buku Penilaian Sistem Pengendalian Internal, ditemukan beberapa masalah seperti belanja barang dan jasa yang dianggarkan pada belanja pegawai honorarium harian non PNS yaitu sebanyak Rp 21.165.776.150,00. BPK merekomendasikan agar pengguna anggaran OPD terkait mengusulkan anggaran RKA-SKPD dan agar tim anggaran pemda lebih cermat melakukan evaluasi ketepatan.

Temuan kedua yaitu pelaksanaan kegiatan penyediaan beasiswa pendidikan menengah pada Disdikpora tidak tertib. Permasalahan ini dikatakan oleh tim anggaran pemerintah daerah terjadi karena perbedaan waktu antara tahun ajaran dengan tahun anggaran.

Kepada Gubernur, BPK memberikan rekomendasi untuk Dinas Dikpora untuk mengusulkan produk hukum atas ini, mengimbau kepala sekolah untuk membuat laporan, serta melakukan mekanisme beasiswa kartu cerdas. Rekomendasi juga diberikan untuk tim anggaran pemerintah daerah untuk mengkaji ulang penganggaran dengan pertimbangan tujuan mekanisme pelaksanaan anggaran yang dipilih.

Wakil Ketua Pansus BA 12 Tahun 2019, Muhammad Yazid menambahkan, “Kalau perlu dibuat tim khusus, intinya harus ada SOP terkait administrasinya. Harus memperhatikan sesuai undang-undang bahwa SMA itu menjadi kewenangan provinsi. Jangan lupa juga akomodir siswa yang tidak mampu. Biaya bagi siswa miskin harus tetap ada.”

Senada dengan Yazid, Danang Wahyu Broto menyarankan agar mempersiapkan payung hukum atau regulasi terkait penyediaan beasiswa pendidikan menengah. “Sampai kapanpun tahun ajaran dan tahun anggaran tidak akan sama, ini menjadi peringatan kepada pemda untuk menata kembali urusan administrasi,” tutur Danang.

Tindak lanjut ini diawali dengan penyampaian rekomendasi dari BPK atas temuan, kemudian Gubernur membuat surat perintah kepada SKPD terkait. Selanjutnya SKPD menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan dengan diakhiri pemberian bukti tindak lanjut. Budiono menegaskan agar seluruh rekomendasi dapat diselesaikan, meskipun ada sebagian dana yang ditarik. Ketua Pansus ini mengimbau agar menyampaikan laporan tindak lanjut apa adanya dan tetap menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi meskipun sudah melewati Rapat Paripurna. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*