Jogja, dprd-diy.go.id – Fraksi-Fraksi DPRD DIY menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Selasa (9/9/2025). Pada prinsipnya, Fraksi-fraksi DPRD DIY memberikan apresiasi atas penjelasan Gubernur DIY terkait RAPBD 2026, sekaligus menyampaikan sejumlah pertanyaan, catatan, dan usulan strategis agar arah pembangunan DIY dapat berjalan sesuai visi misi daerah.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti strategi kebijakan Pemda DIY dalam menyikapi proyeksi pengurangan transfer dana pusat, termasuk Dana Keistimewaan. Selain itu, fraksi ini menekankan pentingnya alokasi anggaran yang berpihak pada kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak, agar pertumbuhan ekonomi inklusif dapat tercapai.
Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa APBD bukan sekadar catatan keuangan, melainkan instrumen kebijakan publik yang mencerminkan visi misi kepala daerah. Fraksi ini meminta penjelasan mengenai kenaikan target pajak daerah, strategi peningkatan kinerja BUMD, serta proyeksi kemandirian fiskal DIY agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat.
Fraksi PKS menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berpotensi memengaruhi target RPJMD DIY 2022–2027. Selain itu, fraksi ini menanyakan langkah pengendalian inflasi, strategi penurunan pengangguran terbuka, hingga kesiapan kebijakan makan gratis yang akan diimplementasikan tahun 2026.
Fraksi PKB memberikan apresiasi atas penyusunan RAPBD 2026, namun menekankan pentingnya prioritas peningkatan kualitas SDM sebagai kunci daya saing. Fraksi ini juga menanyakan tindak lanjut rekomendasi BPK, strategi belanja daerah dengan pendapatan terbatas, serta penganggaran untuk kalurahan dan kelurahan, khususnya di kawasan selatan DIY.
Fraksi Golkar menyoroti proyeksi angka kemiskinan 2026 yang berada di kisaran 9,97%–10,38%, mengingat angka pada Maret 2025 masih di level 10,23%. Fraksi ini meminta langkah konkret Pemda DIY dalam percepatan penurunan kemiskinan di tengah keterbatasan fiskal.
Fraksi PAN menekankan pentingnya alokasi mandatory spending, khususnya pendidikan yang sudah melampaui 20% serta infrastruktur publik yang masih di bawah ketentuan. Fraksi ini juga mendorong optimalisasi pajak dan retribusi tanpa membebani masyarakat, serta pengelolaan BUMD yang transparan dan profesional.
Sementara itu, Fraksi NasDem–PPP–PSI menyoroti ketidakselarasan antara target pembangunan dengan ketersediaan anggaran. Fraksi ini menilai ketergantungan fiskal DIY pada dana transfer pusat masih tinggi, dan mendorong optimalisasi potensi pariwisata, industri kreatif, dan pendidikan. Selain itu, fraksi ini menilai struktur belanja daerah masih belum ideal karena porsi belanja pegawai terlalu besar, serta menekankan perlunya regulasi pendukung transformasi digital di DIY.
Melalui pemandangan umum fraksi ini, DPRD DIY berharap pembahasan RAPBD 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih efektif, efisien, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. (cc/lz)
Leave a Reply