Jawaban DPRD DIY atas Pendapat Gubernur DIY

Jogja, dprd-diy.go.id – Pada Jumat (27/08/2021) DPRD DIY memberikan jawaban atas Pendapat Gubernur terkait usulan empat raperda yang diprakarsai DPRD DIY. Keempat tersebut adalah Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Khusus; Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam; Raperda Pengendalian Penduduk; dan Raperda Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

Anton Prabu Semendawai, Wakil Ketua DPRD DIY menyampaikan jawaban tersebut melalui rapat paripurna yang dihadiri oleh Kadarmanta Baskara Aji, Sekda DIY dan jajaran eksekutif lainnya. Pada kesempatan ini pula dilakukan persetujuan dan penetapan panitia khusus untuk membahas keempat draf raperda tersebut.

Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Khusus

Anton menanggapi bahwa setiap masukan yang bersifat membangun sangat disepakati, sementara kegiatan yang besifat saran akan disempurnakan dan dibahas di dalam pansus. Terkait usulan untuk melakukan sinergi, DPRD menanggapi adanya koordinasi yang baik bukan hal yang mudah.

“Hal ini tidak mudah karena perlu penyediaan sumber daya pendidikan inklusi, supervisi dari jaminan mutu dalam satuan pendidikan dasar, peningkatan kompetensi akademik tenaga pendidik, penyediaan guru pembimbing khusus, serta sarana prasarana,” jelasnya.

Peran serta dunia usaha yang menjadi substansi dalam raperda dijelaskan Anton dapat berupa pemberian pelatihan, bantuan tenaga pengajar dari dunia usaha, penyaluran tenaga pendidik yang telah menyelesaikan pendidikan. Soal penilaian apresiasi kepada dunia usaha dijelaskan bahwa Disdikpora menjadi bagian penting dalam penialain. DPRD DIY menjelaskan kemungkinan dibentuknya tim penialian yang berasal dari akademisi dan masyarakat.

Sementara konsep sekolah khusus bagi anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa dapat diselenggarakan dengan cara sekolah biasa, sekolah khusus, dan satuan pendidikan khusus. Adanya standar nasional pendidikan yang dimuat dalam raperda dijelaskan Anton merupakan bentuk penegasan standar nasional pendidikan dari pusat. 

Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

Anton menanggapi bahwa setelah dilakukan pencermatan, Pendapat Gubernur terhadap raperda ini bersifat teknis, sehingga akan dibahas lebih lanjut dalam pansus. Sementara untuk masukan penulisan sudah disempurnakan, sedangkan masukan terkait sistematika pasal dan perluasan substansi pasal DPRD DIY menyarankan agar hal tersebut dibahas di dalam pansus.

Raperda Pengendalian Penduduk

DPRD DIY mennaggapi bahwa substansi mengenai tanggung jawab penduduk merupakan tanggung jawab masyarakat terhadap pengendalian penduduk bukan tanggung jawab secara luas. Sementara masukan terkait pengaturan pengendalian kelahiran dan penurunan angka kematian dalam raperda menurut DPRD DIY masih mengatur hal strategis, sehingga masih dapat dipertahankan dalam raperda.

Berkaitan dengan pihak yang bertanggungjawab melakukan pencatatan kelahiran sesuai usia ibu, jumlah kelahiran, angka migrasi permanen dan non permanen akan dibahas dalam panitia khusus. Sama halnya dengan teknis pendataan penduduk akan dibahas di pansus. Tujuannya agar dapat dikaji bersama konsep pengarahan mobilitas penduduk dengan tujuan penduduk tumbuh seimbang sesuai daya dukung dan daya tahan lingkungan.

Raperda Penanggulangan Corona Virus Disease 2019

Terkait dengan usulan dalam Pendapat Gubernur soal penambahan aspek lain di luar jaring pengaman sosial, Anton menanggapi bisa ditambahkan bab soal pemulihan ekonomi. Penambahan ini dapat dibahas dalam rapat pansus dengan pemda.

Soal masukan kelompok jaga warga yang telah dijelaskan dalam peraturan gubernur sebelumnya menurut penjelasan Anton perlu disesuaikan kembali dengan penanggulangan Covid-19. Menurut Anton jika nantinya diperlukan pergub yang mengatur soal jaga warga, maka substansinya akan cenderung pada penanganan Covid-19.

(fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*