Kampoeng Mataraman Jadi Contoh Sukses Pemanfaatan Dana BKK

Bantul, dprd-diy.go.id – Wakil Ketua DPRD DIY, Umaruddin Masdar, S.Ag., melakukan monitoring pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di BUMDes Panggung Lestari, Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, pada Jumat (19/9/2025). Kegiatan ini difokuskan pada Unit Usaha Kampoeng Mataraman yang selama ini menjadi salah satu contoh praktik baik pengelolaan dana BKK di tingkat desa.

Kunjungan ini dilatarbelakangi oleh komitmen DPRD DIY untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pokok-pokok pikiran (pokir) benar-benar terwujud secara nyata dan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga. Salah satu instrumen realisasi dari pokir tersebut adalah dana BKK, yang penggunaannya diarahkan untuk mendukung pembangunan desa, penguatan ekonomi lokal, serta pelestarian budaya.

Dalam diskusi bersama pengurus inti BUMDes Panggung Lestari, Umaruddin menekankan bahwa pengawasan DPRD menjadi faktor penting agar dana BKK tersalurkan dengan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. 

“Pokir yang diwujudkan melalui BKK tidak boleh berhenti sebatas formalitas anggaran. Harus dipastikan manfaatnya terasa langsung oleh masyarakat desa, baik melalui peningkatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, maupun pengembangan potensi lokal,” jelasnya.

Kampoeng Mataraman yang dikembangkan BUMDes menjadi salah satu contoh nyata. Dengan konsep wisata tematik yang mengangkat kehidupan pedesaan era Mataram, kawasan ini bukan hanya menarik minat wisatawan, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian warga sekitar. Banyak masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan, mulai dari sektor pariwisata, kuliner, hingga jasa pendukung, sehingga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Selain itu, model pengelolaan dana BKK melalui BUMDes dinilai strategis karena dapat dikelola secara produktif, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. BUMDes, sebagai lembaga ekonomi desa, memiliki peran penting dalam mengoptimalkan aset desa untuk pembangunan yang berbasis kemandirian dan keberlanjutan.

Kegiatan monitoring ini berlangsung dengan tertib dan lancar. Melalui kunjungan ini, DPRD DIY berharap pengelolaan dana BKK di berbagai desa di Yogyakarta dapat semakin efektif, sehingga benar-benar menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. (cc/dt)