Bantul, dprd-diy.go.id — Komisi A DPRD DIY melakukan kunjungan kerja ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, Selasa (20/1/2026), untuk memonitor kesiapsiagaan penanggulangan bencana tahun 2026. Kunjungan ini menyoroti kesiapan infrastruktur, personel, serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY Hifni Muhammad Nasikh, S.E., MBA., dan dihadiri Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, S.T., M.Si., Sekretaris Komisi A Syarief Guska Laksana, S.H., serta sejumlah anggota Komisi A DPRD DIY lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Hifni Muhammad Nasikh, S.E., MBA., menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan BPBD Bantul dalam menghadapi berbagai potensi bencana di tahun 2026. Ia menyoroti pentingnya ketahanan bangunan kantor BPBD terhadap gempa, mengingat di dalamnya tersimpan peralatan vital penanganan bencana.
“Peralatan utama jangan sampai justru terdampak bencana dan tidak bisa digunakan saat kondisi darurat,” ujarnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bantul Mujahid Amrudin, S.I.P., memaparkan bahwa wilayah Bantul memiliki sedikitnya 11 jenis ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, hingga bencana hidrometeorologi lainnya. Ia juga menyampaikan bahwa kejadian cuaca ekstrem baru-baru ini menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik.
“Sebagai langkah kesiapsiagaan, kami membentuk Pos Siaga BANSOR di seluruh desa untuk menghadapi banjir, tanah longsor, dan angin kencang,” jelas Mujahid.
Sementara itu, Kepala Bidang Damkarmat BPBD Bantul, Irawan Kurnianto, S.STP., mengungkapkan bahwa BPBD Bantul masih kekurangan sekitar 60 personel pemadam kebakaran untuk menjangkau seluruh wilayah. Ia juga mengusulkan penambahan dua pos Damkarmat di wilayah Srandakan dan Dlingo dari tujuh pos yang sudah ada.
“Dengan dibukanya Jalur Jalan Lintas Selatan, keberadaan pos tambahan akan mempercepat waktu tanggap apabila terjadi insiden di wilayah tersebut,” katanya.
Sekretaris BPBD Bantul Ribut Bimo Haryo Tejo, S.H., menambahkan bahwa pihaknya berharap adanya dukungan dari Pemerintah DIY untuk pembangunan dua pos Damkarmat beserta armadanya. Menurutnya, keterbatasan anggaran di tingkat kabupaten menjadi kendala utama, sehingga BPBD Bantul juga mengajukan permohonan hibah dan bantuan ke pemerintah pusat melalui BNPB, terutama untuk pemenuhan peralatan sesuai topografi wilayah.
Dalam sesi diskusi, anggota Komisi A DPRD DIY Radjut Sukasworo menyoroti bencana hidrometeorologi yang berkaitan dengan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), khususnya ancaman luapan sungai yang berdampak pada permukiman di sempadan sungai.
“Perlu komunikasi lintas kewenangan antara kabupaten, provinsi, dan pusat, terutama karena curah hujan belum dapat dipastikan kapan akan berakhir,” tegasnya.
Anggota Komisi A lainnya, Sigit Nursyam Priyanto, S.Si., M.Ec.Dev. menekankan pentingnya mitigasi sejak awal tahun dengan berbasis data. Ia mengusulkan agar titik-titik rawan bencana dipetakan dan ditetapkan sebagai wilayah prioritas mitigasi.
“Data tersebut bisa dibahas bersama BPBD Provinsi untuk menyusun peta risiko bencana yang menjadi dasar kebijakan,” katanya.
Adapun Akhid Nuryati, S.E. mengingatkan pentingnya koordinasi lintas sektoral dalam mitigasi bencana, termasuk program rehabilitasi lingkungan. Ia mencontohkan kejadian banjir di Kalirejo, Kulon Progo, yang dipicu penambangan dan pembabatan lahan.
“Penanaman kembali pohon dan perbaikan lingkungan perlu menjadi perhatian untuk menanggulangi bencana dalam jangka panjang,” ujarnya.
Menutup pertemuan, Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY Hifni Muhammad Nasikh, S.E., MBA., menegaskan bahwa pengalaman bencana hidrologi di Sumatra menjadi pengingat pentingnya mitigasi dan kolaborasi seluruh pihak. Ia berharap BPBD Bantul dapat menyampaikan dokumen tertulis sebagai bahan rapat lanjutan di Komisi A.
“Dengan koordinasi lintas sektor dan bahan tertulis yang komprehensif, permasalahan yang ada diharapkan dapat segera menemukan solusi,” pungkasnya. (nwb/lz)
Leave a Reply