Bantul, dprd-diy.go.id – Komisi B DPRD DIY menyatakan komitmennya untuk memperkuat pengembangan Embung Potorono, Banguntapan, Bantul sebagai destinasi wisata unggulan berbasis potensi lokal. Kunjungan lapangan yang dilakukan pada Selasa (5/8/2025) ini menjadi bagian dari strategi kelembagaan untuk merumuskan kebijakan, alokasi pendanaan dan inovasi program berbasis kearifan lokal.
Ketua Komisi B, Andriana Wulandari, S.E., M.IP., menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari agenda strategis DPRD DIY dalam mendukung sektor pariwisata yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat.
“Ini adalah komitmen kami untuk mendukung potensi lokal. Kunjungan seperti ini kami lakukan secara rutin agar kami tahu secara langsung kebutuhan di lapangan,” ujar Andriana.
Menurutnya, Embung Potorono telah menunjukkan contoh nyata sinergi antara pemerintah kalurahan, masyarakat, serta lembaga seperti Pokdarwis dan BumDes. Selain sebagai sumber irigasi, embung ini juga telah berkembang menjadi ruang wisata edukasi, olahraga, hingga kuliner.
“Embung Potorono ini bukan hanya milik Potorono, tapi juga bagian dari wajah pariwisata Bantul dan DIY. Kami melihat kawasan ini punya potensi luar biasa yang harus terus didukung, termasuk melalui akses ke Dana Keistimewaan dan APBD,” tambahnya.
Komisi B juga mencatat sejumlah kendala teknis dan kelembagaan di lapangan, termasuk kebutuhan renovasi talut, pelebaran jalur jogging, serta pengerukan embung yang mengalami pendangkalan. Andriana menyebut persoalan ini akan menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan anggaran di tingkat DPRD DIY.
“Kita akan komunikasikan di DPRD, agar ada intervensi anggaran, baik melalui Danais, APBD DIY maupun APBD Kabupaten. Ini penting agar fasilitas publik bisa optimal dan mendukung kunjungan wisata,” jelasnya.
Sementara itu, pengelola Embung Potorono, Bahron, mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi di lapangan. Menurutnya, keterbatasan modal dan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam pengembangan inovasi wisata.
“Kami ini modalnya terbatas, beda dengan wisata swasta. Kami sangat butuh dukungan, terutama untuk pengembangan wahana dan infrastruktur. Misalnya track jogging yang sekarang sudah overload, dan talut embung yang mulai longsor,” kata Bahron.
Ia juga menyebut kawasan embung saat ini dihuni oleh sekitar 50 UMKM yang aktif berdagang, khususnya pada akhir pekan. Aktivitas ini, menurutnya, sangat membantu menggerakkan ekonomi warga sekitar.
“Ada 50 pedagang aktif. Ini bukan hanya tempat wisata, tapi juga penggerak ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Sekretaris Komisi B, Wildan Nafis, S.E., M.H., menambahkan terbentuknya Pokdarwis menjadi peluang besar bagi Embung Potorono untuk lebih mudah memperoleh dukungan anggaran. Ia juga menyebut kawasan ini mencakup tiga destinasi sekaligus: Umbul, Embung Potorono, dan Taman Dino.
“Dengan terbentuknya Pokdarwis, kami optimis bantuan bisa lebih mudah masuk. Kami ingin masyarakat tidak hanya punya destinasi yang baik, tapi juga mendapatkan kesejahteraan dari sana,” ujarnya.
Lurah Potorono, Prawata, menyampaikan harapan agar aspirasi masyarakat bisa diteruskan oleh DPRD DIY. Ia juga berharap dukungan kelembagaan dari Komisi B bisa mengarahkan pengembangan wisata agar berjalan dengan baik.
“Kami mohon bimbingan dan dukungan, agar semua rencana bisa berjalan lancar dan membawa manfaat sebesar-besarnya untuk warga,” kata Prawata.
Komisi B menegaskan bahwa hasil kunjungan ini akan menjadi bahan dalam penyusunan program bersama OPD mitra. Selain itu, potensi budaya lokal yang ada di Embung Potorono juga akan diintegrasikan dalam Raperda Pariwisata Berbasis Budaya yang tengah dibahas oleh DPRD DIY. (lz/dta)
Leave a Reply