Jogja, dprd-diy.go.id – Jumat (04/02/2022) Komisi C bersama OPD mitra kerjanya melakukan rapat pembahasan Program Kegiatan di Tahun 2023. Rapat ini diikuti oleh Dinas PTR, Dinas LHK, Dinas PUP ESDM, dan Dinas Perhubungan.
Ketua Komisi C, Arif Setiadi mengatakan bahwa Komisi C ingin mengetahui rancangan program dan kebutuhan anggaran dari masing-masing OPD. Hal tersebut sebagai gambaran program mitra Komisi C dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pda tahun 2023 mendatang.
Ni Made Dwipanti Indrayanti, Kepala Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan telah menyiapkan kerangka RKPD sesuai dengan RPJMD DIY tahun 2017-2022. Ia menerangkan dalam rancangan tersebut terdapat program untuk fasilitas pemenuhan jalan.
“Bicara penurunan risiko keselamatan jalan, parameter ini tidak hanya dari aktivitas dan dana dari Dinas Perhubungan. Termasuk sesuai visi Gubernur yang memfokuskan pembangunan DIY di selatan. Subgoal-nya itu sustainable activity,” jelasnya.
Menurut Made ada program yang bisa menggunakan dana keistimewaan yakni struktur ruang satuan strategis kawasan pedestrian. Sementara APBD bisa digunakan untuk program sasaran jalan berbasis angkutan umum dan cara berkeselamatan.
“Di Trans Jogja juga bicara mengenai formulasi angkutan umum dari BBM fosil ke BMM listrik. Sementara tujuan jalan berkeselamatan ini adalah kegiatan tentang pengutamaan kesejahteraan jalan. Ini jadi support kesana, termasuk studi dampak exit tol (juga) diusulkan di tahun 2023,” ungkap Made.
Sementara Dinas LHK menyampaikan terdapat 9 program dan 17 kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2023. Kepada Komisi C, Dinas LHK berharap adanya edukasi dan sosialisasi ke masyarakat mengenai pengelolaan sampah.
“Melihat TPST Piyungan mulai Maret ditutup dan digeser ke tempat lain, mohon (bantuan) didorong untuk menumbuhkan gerakan di masyarakan dalam pengurangan dan pengelolaan sampah,” ungkap perwakilan Dinas LHK.
Dinas PUP ESDM juga telah menyiapkan rancangannya serta memberikan gambarannya kepada Komisi C. Dinas PTR pada pertemuan ini menyampaikan akan menyesuaikan segala perubahan yang dimungkinkan sesuai hasil pembahasan dengan Komisi C.
Bappeda menyampaikan bahwa pihaknya telah melalui kegiatan konsultasi publik, namun bahan materi yang disampaikan ke Jogja Plan masih makro. Menurut Bappeda pada pekan mendatang akan dilakukan forum perangkat daerah yang dilanjutkan Rapat Koordinasi Gubernur.
“Kita berhenti di rancangan RKPD, nanti harapannya kalau sudah itu akan sama dengan KUA-PPAS. Walaupun RPJPD masih sampai 2025, sekarang sampai 15 Maret akan dilakukan penyesuaian,” ungkap Bappeda.
Purwanto, Anggota Komisi C berharap agar setiap progres dalam penyusunan RKPD 2023 dapat dikawal oleh Komisi C. Menurutnya tidak penyusunan ini harus disusun dengan tepat sebab tidak seluruh program bisa masuk dalam menu pokir.
“Kalau masuk di menu pokir (mungkin) belum bisa, oleh karena itu ini (program) yang bisa masuk kita masukan ke slot pembahasan RKPD,” ungkapnya.
Purwanto juga berharap agar perbaikan jembatan kecil antar desa bisa ditambahkan dalam rencana kerja. Terkait irigasi juga menjadi persoalan yang diharapkan Purwanto bisa masuk di dalam pembahasan.
Sekretaris Komisi C, Suparja menambahkan bahwa perlu penguatan koordinasi dengan mitra kerja Komisi C agar seluruh rencana kegiatan harmonis. Ia juga menyinggung soal kesenjangan wilayah yang menurutnya belum ditangani dengan serius.
“Pemda DIY perlu punya kesepahaman yang sama. Soal kemiskinan karena Covid ini juga ada kesenjangan wilayah. Belum ada pergub padahal ini (berguna) mengatasi kemiskinan di perbatasan,” jelas Suparja.
Selaku Ketua Komisi, Arif mengatakan akan ada pembahasan lebih lanjut bersama mitra kerja. Pertemuan selanjutnya dikatakan Arif akan dibahas optimalisasi kegiatan menggunakan dana APBD dan dana keistimewaan.
“Tugas pembantuan dari dinas ke pusat mohon dilakukan dengan optimal. Lima sampai sepuluh hari (ke depan) kita undang mitra untuk memberikan paparan program yang akan dicantumkan dalam RKPD,” tutup Arif. (fda)
Leave a Reply