Jogja, dprd-diy.go.id – Kamis (12/08/2021) Komisi D DPRD DIY menerima audiensi dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) DIY yang dipimpin oleh Dani Eko Wiyono. Koeswanto, Ketua Komisi D dan Andriana Wulandari, Anggota Komisi D menerima audiensi ini, pada Kamis (12/08/2021).
SBSI pada kesempatan ini mendampingi para pekerja informal yang juga tergabung dalam aliansi buruh. Para warga ini menyatakan menolak perpanjangan PPKM level 4 di DIY yang saat ini tengah berlangsung hingga 16 Agustus 2021.
Warga yang merupakan buruh ini menyampaikan berbagai kesulitan yang dirasakan dan dihadapi selama masa pandemi ini terlebih saat dimulainya kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali.
Salah seorang warga penjaga parkir di kawasan Malioboro, Supriyanto menyampaikan bahwa aturan yang ada saat ini sangat memberatkan masyarakat kecil. Aturan PPKM ini dirasa menyulitkan ruang kerja para buruh informal ini untuk mencari penghasilan sehari-harinya.
“Aturan-aturan ini seperti membunuh perlahan. Dulu PSBB sekarang namanya PPKM. Kami susah untuk kerja, kami mau dapat penghasilan dari mana lagi. Kalau bisa kami minta diperhatikan lebih baik,” ungkapnya.
Hari, salah satu pelaku usaha gudeg mengungkapkan bahwa PPKM juga memberikan dampak pada pelaku usaha kuliner. Omset penjualan diakuinya menurun, sehingga harus merumahkan para pekerjanya.
“Ini dampaknya sangat memukul kami. Saat ini pendapatan tinggal 5 persen saja dan karyawan terpaksa kami kurangi,” imbuhnya.
Dani Eko Wiyono, Koordonator Wilayah SBSI DIY meminta kepada DPRD DIY agar setiap aspirasi yang disampaikan para buruh ini dapat diterima dna ditindaklanjuti.
“Kami meminta dewan dan pemda DIY untuk peduli pada rakyatnya. Penolakan PPKM bukti legislatif dan pemerintah berpihak pada rakyat,” ungkapnya.
Komisi D melalui Koeswanto menyampaikan bahwa pada dasarnya DPRD DIY menerima masukan ini dan akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja lanjutan bersama Pimpinan DPRD DIY. Meskipun begitu, soal pemberhentian PPKM, tetap mengacu pada kebijakan dari pusat. (fda)
Leave a Reply