Komisi D DPRD DIY Tinjau Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul dalam Penanganan Covid-19

Jogja, dprd-diy.go.id – Rabu (08/07/2020) Komisi D DPRD DIY melaksanakan kunjungan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul untuk monitoring penanganan covid-19 di Kabupaten Gunungkidul.  

Rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan dr.  Dewi Irawati  di ruang pertemuan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.

Dalam paparan singkatnya, Dewi Irawati menyampaikan, “Sampai hari ini di Kabupaten Gunungkidul ada 60 kasus dimana yang 50 kasus sudah sembuh,  angka kesembuhan 83,3% kemudian yang masih dirawat ada 9 orang dan meninggal 1 orang.”

Anggaran yang diberikan pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk  Dinas Kesehatan itu sebesarnya 16,1 miliar. 

Dewi Irawati menjelaskan bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki dua rumah sakit yang satu RSUD Wonosari kemudian yang masih dalam proses perizinan adalah RSUD Saptosari yang diharapkan tidak lama lagi akan segera dilakukan operasional dari RSUD Saptosari.  

Ada Puskesmas sekitar 30 unit yang 14 rawat inap dan 16 rawat jalan, dan selama atau untuk penanggulangan Covid-19 ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga menyiapkan satu tempat karantina yaitu di Wanagama.

Menyiapkan tempat karantina itu ternyata tidak mudah apalagi di awal-awal.  Ada beberapa tempat yang menjadi alternatif waktu itu ada di gedung kesenian tapi ditolak oleh masyarakat, namun akhirnya mendapatkan  tempatnya sangat strategis sangat menyenangkan.

“Di Wanagama itu kelihatannya di hutan tetapi ternyata di dalam itu sangat bagus, tempatnya juga ada tamannya. Kemudian kami merancang tempat karantina ini bukan tempat yang menyeramkan atau tempat yang membuat kekhawatiran,” jelas Dewi Irawati.

Dewi juga menyampaikan sedang menyusun SOP menyambut new normal, dalam bidang pariwisata, pendidikan, dan agama. Ada kerisauan terkait dana BTT.

“Di Gunungkidul untuk  dana BTT itu hanya ada 4 OPD  yang mengampu yaitu Dinas Kesehatan kemudian BPBD, Dinas Sosial dan rumah sakit (2 rumah sakit). Kebutuhan dalam pelayanan publik seperti face shield, sarung tangan dan  lainnya masih diampu oleh Dinas Kesehatan dan BPBD. Karena kebutuhannya  mirip seperti pada masa tanggap darurat ini menjadi pemikiran ketika masa tanggap darurat berakhir apa dana BTT masih bisa digunakan “, jelas Dewi Irawati

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*