Jogja, dprd-diy.go.id – Huda Tri Yudiana, Wakil Ketua DPRD DIY menerima kedatangan forum komunikasi UMKM Kalasan pada Jumat (03/07/2020). Kedatangan forum ini untuk melakukan audiensi terkait peningkatan penjualan di era new normal dan stimulus kesiapan UMKM menjadi motor recovery ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Marsono Buedi, juru bicara Forkom UMKM Kalasan menjelaskan bahwa forum komunikasi ini dibentuk pada kegiatan Mitra UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman tahun 2018. Pada awalnya, forum komunikasi ini kegiatannya adalah sosialisasi dengan anggota sekitar 22 UMKM.
“Waktu itu peserta sekitar 22 (UMKM) terus perlahan-lahan terbentuk kepengurusan kita terus mulai mendapatkan Anggota Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Sleman itu perlahan-lahan. Sampai akhirnya per Juli 2020 ini kita tercatat ada 82 anggota terdiri dari usaha kuliner, fesyen, craft, dan jasa,” jelasnya.
Marsono mengatakan tujuan dibentuk forum komunikasi ini adalah untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kecamatan Kalasan. Menurutnya ada empat desa di Kalasan yang bergabung dalam forum komunikasi UMKM. Masing-masing desa memiliki koordinator yang juga bertugas mencari UMKM di tingkat desa tersebut.
Pada awal munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia, sejumlah UMKM di Kalasan merasakan dampak yang sangat besar terhadap penurunan jumlah pembeli. Sehingga Seksi Usaha Forum Komunikasi UMKM Kalasan berinisiatif membuat parsel untuk menarik minat pembeli di tengah pandemi.
Murni Rahayu, Seksi Usaha Forkom UMKM Kalasan menjelaskan bahwa sejak Bulan Maret lalu forum ini membuat parsel untuk meningkatkan penjualan. Secara teknis, usaha pembuatan parsel dengan tagline ‘Tetap Sayang Walau Jauh’ ini dipasarkan secara online. Hingga tiga minggu pertama, forum ini berhasil menjual 91 paket parsel yang berisikan berbagai produk dari UMKM Kalasan.
Adanya usaha pembuatan parsel, pengurus kemudian berinisiatif untuk membentuk Warung Kalasan. Warung Kalasan ini sendiri merupakan media penjualan produk-produk UMKM di Kecamatan Kalasan yang dipasarkan secara online menggunakan website.
“Ini full dikerjakan sendiri. Packaging dan kelayakan produk ada kurasi dari kami. Saat ini warung kalasan baru proses finishing. Persiapan kami hampir 50 persen,” terangnya.
Murni menjelaskan ada 33 UMKM yang mendaftar dan lolos sekitar 30 UMKM. Daftar yang lolos ada 30 UMKM dengan berbagai macam produk kuliner ada 22 UMKM, minuman 4 UMKM, penyadia 3 orang, dan 2 kasus masih dalam proses. Seluruh produk yang tergabung dalam Warung Kalasan sudah mendapatkan label halal, hal ini untuk menambah daya jual produk kuliner di Kalasan.
Yunanta, Bagian IT Forkom UMKM Kalasan menjelaskan bahwa website Warung Kalasan telah dibuat. Tujuannya tentu untuk mempermudah dan meningkatkan penjualan kelompok UMKM ini. Menurut Yunanta, model bussiness to customer seperti ini memang sangat membantu penjualan.
Kendalanya sendiri ada pada kemampuan sumber daya manusia di UMKM yang belum terlalu melek media sosial dan teknologi. Pengurus Forkom UMKM Kalasan berinisiatif untuk mengelola secara general, sehingga para UMKM hanya perlu memproduksi dan memperbaiki mutu produk sesuai standar.
“Bicara digitalisasi 4.0 kenyataan di lapangan belum semua teman UMKM melek (media sosial dan teknologi). Kami buatkan website yang berbeda. Temen-teman di lapangan, mereka tinggal kasih produk aja. Sisi positifnya ini dalam pilih kami ada kurasi standar dari dinas, misal PIRT. Target kami usahakan penjualan memang tidak hanya di Jogja,” tuturnya.
Srie Nurkyatsiwi, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY mengatakan bahwa terkait peningkatan mutu, Dinas Koemperasi dan UMKM DIY mengupayakan untuk membantu kemudahan perizinan edar produk dengan BPOM. Siwi mengaku kesulitan dalam membantu UMKM mendapatkan izin edar Balai POM. Siwi berharap ketika nanti Dinas Koperasi dan UMKM memiliki rumah produksi akan lebih mudah mendapatkan izin edar bahkan hingga ke SNI.
Kepada Forkom UMKM Kalasan, Siwi mengatakan untuk kembali berkoordinasi kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman. Siwi juga mengatakan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM DIY memiliki program gratis ongkir bagi pelaku UMKM untuk membantu peningkatan penjualan yang terkena dampak Covid-19 ini. Menurutnya Forkom UMKM Kalasan dapat berkoordinasi kembali terkait pendaftaran dan proses kurasi standar penerima program gratis ongkir ini.
“Kami juga melakukan pelatihan terhadap UMKM. Mungkin kalau kami sudah punya rumah produksi sendiri nanti kan mesti akan lebih mudah untuk mendapatkan izin edar bahkan sampai ke SNI,” ungkapnya.
Siwi menegaskan bahwa yang paling penting diperhatikan oleh pelaku UMKM adalah kualitas produk yang sesuai dengan standarisasi mutu. Hal ini tentu sangat membantu dalam branding suatu produk kepada para konsumen, terutama pada masa pandemi seperti saat ini. (fda)
Leave a Reply