Komisi D Tindaklanjuti Aduan Lahan SLB Kretek Bantul, Kunjungan Lapangan Dijadwalkan

Yogyakarta, dprd-diy.go.id – Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menerima audiensi dari perwakilan Sekolah Luar Biasa (SLB) Kretek, Kabupaten Bantul, di Ruang Komisi D DPRD DIY, terkait aduan permasalahan tanah dan bangunan antara pihak SLB dengan pemerintah kelurahan setempat.

Audiensi tersebut digelar sebagai bentuk tindak lanjut atas laporan yang disampaikan pihak SLB mengenai belum jelasnya status dan pengelolaan lahan serta bangunan sekolah yang berpotensi berdampak terhadap keberlangsungan kegiatan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi D mendengarkan secara langsung penjelasan dari pihak SLB terkait kronologi permasalahan, kendala yang dihadapi, serta harapan terhadap penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan kenyamanan dalam proses belajar mengajar.

Ketua Komisi D DPRD DIY, R.B. Dwi Wahyu B, S.Pd., M.Si., menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aduan tersebut melalui peninjauan langsung ke lapangan dengan melibatkan instansi terkait.

“Nanti kita akan lakukan kunjungan ke lokasi dengan mengundang instansi berwenang sebagai tindak lanjut terkait aduan ini,” ujarnya.

Menurutnya, kunjungan lapangan menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi riil di lokasi, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi penyelesaian yang adil dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Komisi D menekankan bahwa hingga saat ini belum diambil keputusan final terkait permasalahan tersebut. Seluruh proses masih menunggu hasil verifikasi dan klarifikasi lapangan yang akan dilakukan melalui kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah (KDD).

Melalui audiensi ini, Komisi D berkomitmen untuk mengawal penyelesaian permasalahan tanah dan bangunan SLB Kretek secara objektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan pendidikan. DPRD DIY berharap, hasil kunjungan lapangan nantinya dapat menjadi dasar solusi yang memberikan kepastian hukum serta menjamin keberlangsungan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di Kabupaten Bantul. (ath/cc)