Jogja, dprd-diy.go.id – DPRD DIY menerima kunjungan dari DPRD Provinsi Riau, khususnya dari Komisi I yang dilaksanakan di Gedung DPRD DIY Ruang Rapur lantai 2 pada pukul 10.00 WIB. Rombongan dari Riau yang berjumlah 13 orang ini diterima oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Arif Noor Hartanto dan Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Sukarman.
Ketua rombongan Ir. H. Hazmi Setiadi yang menjabat Ketua Komisi A mengajukan pertanyaan terkait dengan mitra kerja Komisi A DPRD DIY. “Apakah ada kesamaan mitra kerja antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DPRD Makasar dengan OPD yang di Jogja?” tanyanya. Pertanyaan langsung dijawab oleh Sukarman yang menjelaskan bahwa mitra kerja Komisi A DPRD DIY dibagi menjadi dua antara lain dengan lembaga pemerintah yang kurang lebih berjumlah 15 lembaga, kemudian dengan lembaga non pemerintah yang kurang lebih berjumlah 5 lembaga. Sukarman menambahkan bahwa pembagian mitra kerja di DIY dilakukan berdasarkan musyawarah, sehingga rapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan bahkan rapat bisa diadakan setiap satu bulan sekali di luar pembahasan KUA PPAS dan APBD.
Dalam penjelasannya, Sukarman menyatakan bahwa salah satu keistimewaan DIY terkait ASN adalah dengan adanya Lembaga Parampara Praja 
sebagai pendamping bagi Gubernur. Hal tersebut dikarenakan Gubernur di DIY tidak berdasarkan hasil pilihan masyarakat namun berdasarkan penetapan oleh DPRD DIY. Hal tersebut juga terkait dengan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIy yang menyatakan, ” Gubernur di DIY adalah Sultan yang bertahta, sedangkan Wakil Gubernur di DIY adalah Pakualam yang bertahta”, jelasnya. Kemudian terkait dengan pertanyaan mengenai UU Keistimewaan DIY mengenai penggantian Gubernur yang meninggal, Sukarman menjelaskan bahwa jika menurut UU 2003 maka yang menggantikan Gubernur adalah Wakil Gubernur. Namun setelah berlakunya UU Keistimewaan DIY sejak tahun 2012, jika Gubernur meninggal maka yang menggantikan adalah putra keturunan Gubernur, karena selain menjabat sebagai Gubernur juga menjabat sebagai Sultan di Keraton.
Sedangkan terkait dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN), Ibu Wira selaku perwakilan DPRD Provinsi Riau mengajukan dua pertanyaan yaitu pertama, terkait dengan kewenangan Sultan atau Gubernur dalam penetapan pegawai eselon dan yang kedua terkait dengan keterlibatan DPRD dalam penetapan pegawai eselon tersebut. Menanggapi hal tersebut, Sukarman menjelaskan bahwa penetapan pegawai eselon mengacu pada UU ASN dimana untuk eselon II diseleksi oleh Pansel yang kemudian hasil seleksi tersebut diserahkan kepada Gubernur, keterlibatan DPRD DIY adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pansel tersebut.
Setelah cukup dalam memperoleh informasi keterkaitan dengan Aparatur Sipil Negara, kedua pihak yaitu DPRD DIY dan DPRD Provinsi Riau berharap semoga dengan kunjungan kerja ini dapat saling menjaga silaturahmi dan dijadikan referensi bagi daerah masing-masing agar lebih baik.
Leave a Reply