Jogja, dprd-diy.go.id – Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menerima kunjungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2) Kota Bontang, Kamis (22/1/2026). Kunjungan tersebut menjadi ruang diskusi bersama terkait penguatan peran dan kepemimpinan perempuan, baik di bidang politik maupun sektor strategis lainnya, termasuk upaya mendorong partisipasi perempuan dalam pencalonan legislatif.
Anggota KPP DPRD DIY, Andriana Wulandari, S.E., M.I.P., menyampaikan bahwa berbagai upaya pemberdayaan perempuan untuk maju sebagai calon legislatif sejatinya telah difasilitasi secara maksimal melalui program peningkatan kapasitas yang berkelanjutan.
“Upaya pemberdayaan perempuan untuk maju sebagai calon legislatif sebenarnya telah difasilitasi secara maksimal melalui berbagai program peningkatan kapasitas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, bentuk fasilitasi tersebut meliputi pendampingan penyusunan curriculum vitae (CV), pelatihan public speaking, pembekalan teknis kampanye, hingga kelas-kelas pendukung lainnya yang dirancang untuk meningkatkan kesiapan perempuan dalam proses politik.
Meski demikian, Andriana mengakui masih terdapat tantangan yang dihadapi perempuan dalam proses pencalonan.
“Meski demikian, kami masih menemui perempuan yang pada akhirnya memilih mengundurkan diri dari proses pencalonan karena berbagai pertimbangan dan kondisi personal yang dihadapi masing-masing,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, DP3AP2 DIY juga berperan aktif mendukung pemberdayaan perempuan melalui penyediaan buku serta materi pendukung lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi perempuan yang tertarik berkiprah di bidang politik dan kepemimpinan.
Ketua KPP DPRD DIY, Hj. Yuni Satia Rahayu, S.S., M.Hum, menekankan bahwa peran perempuan sangat strategis, terutama dalam membentuk lingkungan keluarga yang berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan.
“Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk lingkungan keluarga, dan hal tersebut berpengaruh terhadap kesiapan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat,” tuturnya.
Namun demikian, keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan hingga saat ini masih tergolong rendah. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, persentase perempuan yang menjabat sebagai lurah masih berada di kisaran 4 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya tantangan struktural bagi perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan di tingkat lokal.
Lebih lanjut disampaikan, tantangan perempuan tidak hanya terjadi di ranah legislatif, tetapi juga di berbagai sektor kepemimpinan lainnya. Faktor pembagian waktu dan energi, tanggung jawab keluarga, dukungan dari suami dan keluarga, serta lingkungan kepemimpinan yang masih didominasi oleh laki-laki menjadi kendala yang kerap dihadapi.
“Selain itu, dinamika politik dan kepemimpinan yang relatif keras serta budaya pengambilan keputusan dalam keluarga yang sering kali masih berada di tangan laki-laki turut memengaruhi ruang gerak perempuan dalam menentukan peran kepemimpinannya,” jelasnya.
Melalui berbagai upaya pemberdayaan dan penguatan kapasitas yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan peran perempuan dalam kepemimpinan ke depan dapat terus meningkat, baik di bidang politik, pemerintahan, maupun dalam kehidupan bermasyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. (dnd/dta)
Leave a Reply