Komisi C Pantau Pembangunan Embung
Komisi C bersama mitra kerja Dinas PUPESDM memantau pembangunan Embung di Kokap Kulonprogo. Proyek yang waktu pelaksanaannya 150 hari kalender dengan nilai kontrak Rp. 5,3 ….
Komisi C bersama mitra kerja Dinas PUPESDM memantau pembangunan Embung di Kokap Kulonprogo. Proyek yang waktu pelaksanaannya 150 hari kalender dengan nilai kontrak Rp. 5,3 ….












Atas beberapa permintaan Data/Informasi terkait dengan LAKIP Sekretariat DPRD DIY, bersama ini kami sajikan Dokumen dimaksud untuk dapat di unduh. Bagi yang mnginginkan dapat mengunduh ….












Terdapat beberapa faktor yang menyebabkab sebuah Peraturan Daerah (Perda) dapat direvisi. Seperti halnya Perda nomor 8 tahun 2010 tentang penanggulangan bencana. Heru Suroso sekretaris Badan ….












Download disini : 1. Draft Raperda Perubahan tentang Penanggulangan Bencana 2. Perda Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2010












Dalam Rangka Menerima masukan dari Masyarakat terkait Raperda tentang Minuman beralkohol (Mihol) DPRD DIY akan mengadakan Public Hearing pada hari Senin (7/9/2015) bagi Peserta yang ….












Sejak dikeluarkannya Peraturan Gubernur (Pergub) No. 31 tahun 2015 tentang tata cara pemberian izin usaha penambangan, para kontraktor merasa nasibnya terancam. Kontrak yang telah ditaken ….












“Apa yang dilakukan masing-masing partai terkait 30 % perempuan di politik belum tercapai?” Tanya Handari saat berkunjung di DPRD DIY pada senin (31/08). Bersama Lembaga ….












Sekolah kawruh jiwa Suryomentaram kembali digalakkan oleh Rahmat F. Tuasikal. Bersama Dra. Siti Waringah dan Haidar Buldan Thontowi, Rahmat beraudiensi ke DPRD DIY pada senin ….












Dalam rangka menyamakan persepsi mengenai Raperda yang akan disusun, Komisi D DPRD DIY mengadakan pertemuan dengan Pakar Komisi D Jumat 28/8/2015 di ruang Komisi D. ….












Ketua BK DPRD DIY (H. Sukamto, SH) serta anggota BK DPRD DIY telah menerima kunjungan kerja studi komparatif dari BK DPR Aceh dalam pertukaran informasi ….












Silakan Download Bahan Public Hearing Berikut : 1. Draft Raperda LKS.
Copyright © DPRD DI Yogyakarta