Paguyuban Becak Motor Keluhkan Larangan Beroperasi di Kawasan Malioboro pada Uji Coba Pedestrian

Jogja, dprd-diy.go.id – Paguyuban Becak Motor Yogyakarta (PBMY) melakukan audiensi terkait kebijakan uji coba pedestrian dengan DPRD DIY, Senin (02/11/2020). Pada audiensi ini, anggota PBMY menyampaikan aspirasinya yang kesulitan mendapatkan pelanggan di luar kawasan Malioboro saat uji coba pedestrian selama dua pekan.

“Kami pernah mengalami pedestrian yang sangat menyakitkan di hati kami. Masalahnya pedestrian ini terjadi dua minggu bukan satu dua hari saja. Di siri-sirip Malioboro, kami minta tolong lihat kondisi di lapangan apakah ada penumpangnya di sana atau tidak. Yang kami tahu di sana sepi pelanggan,” ungkap Parmin, Ketua PBMY.

Hal ini terasa semakin sulit setiap kali percobaan kawasan pedestrian Malioboro, dimana pengemudi becak motor tidak mendapatkan penumpang di bagian sirip Jalan Malioboro. Parmin meminta agar becak motor diberikan solusi dari adanya pedestrian Malioboro di masa Covid-19 ini.

“Kami mendukung semua program pemerintah, tapi jangan lupa perut kami, sehingga buatlah solusi bagi kami. Kami di sini meminta perlindungan kepada dewan terkait dengan pedestrian agar para pengemudi becak motor dapat tetap beroperasi di Malioboro pada saat dilakukan pedestrian,” imbuhnya.

Suryo Atmojo, seorang pengemudi becak motor di pasar Malioboro justru mengatakan bahwa Malioboro merupakan jalan untuk saling menopang ekonomi. Menurutnya jika becak motor dialihkan di luar Jalan Malioboro hanya akan menambah kemacetan yang ada di Kota Jogja.

“Kalo kami tidak bisa beroperasi di Malioboro, saya yakin ini akan menambah kemacetan di Yogyakarta sepenuhnya. Jalan Malioboro jadi satu-satunya akses kami bisa mendapatkan penumpang dan Malioboro menjadi jalan pintas saling menopang ekonomi,” jelas Suryo.

.

Julian selaku Perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, meminta kejelasan solusi bagi bentor saat diberlakukannya pedestrian Malioboro.

“Mohon dibuatkan solusi bagi bentor. Sangat disayangkan setiap kali pemerintah menetapkan peraturan tanpa beraudiensi dengan masyarakat. Beraudiensi selalu dilakukan setelah peraturan tersebut ditetapkan,” ungkapnya.

“Dari dulu kami minta dilibatkan. Skema penataan itu seperti apa. Kalo memang banyak kepentingan, lalu kepentingan apa yang sudah diinfentaris. Selama dua minggu ke depan saat pedestrian kami butuh jawaban. Kalo memang ini tidak bisa berarti pemerintah ingin menciptakan konflik dari kebijakan yang telah dibuat,” tambahnya.

Gimmy Rusdin Sinaga, Wakil Ketua Komisi C mengungkapkan semua aspirasi yang disampaikan saat audiensi akan ditampung lebih dulu.

“Ini semua kami tampung dulu. Yang bisa memutuskan ini yaitu Gubernur karena ini Perda. Dalam audiensi ini kita berdialog maunya dan baiknya bagaimana. Kalau ini sampai pada ranah dewan, dan tidak bisa diputuskan oleh Dinas Perhubungan, maka kita bisa diskusi dengan lebih baik lagi,” jelas Gimmy.

Sementara itu Ni Made Dwi Panti Indrayanti selaku Kepala Dinas Perhubungan DIY, menjelaskan mengenai spesifikasi kendaraan yang diperkenankan masuk ke jalan Malioboro.

“Pada prinsipnya, sudah ada informasi terkait adanya uji coba pada tanggal 3 sampai 15 November 2020 di kawasan Malioboro. Khusus untuk Jalan Malioboro memang yang diperkenankan hanya bus Trans Jogja, kendaraan tidak bermotor, mobil patroli, ambulans, pemadam kebakaran dan tamu negara,” ungkapnya.

Meski demikian, Made menegaskan bahwa Malioboro bukan satu-satunya jalan bagi becak motor beraktivitas. Sehingga para pengemudi becak motor dapat beraktivitas di ruas-ruas yang sudah diijinkan.

“Untuk pedestrian memang kami memprioritaskan pejalan kaki dan angkutan publik untuk memanfaatkan ruas itu. Namun, bukan berarti jalan Malioboro satu-satunya bagi bentor beraktivitas. Di luar ruas-ruas Malioboro, masih memungkinkan bisa melintas, hanya saja dilakukan manajemen dan rekayasa berkaitan dengan arah arus,” tegasnya.

Sebagai bagian dari sumbu filosofi, Made menghimbau agar bisa turut bersama-sama ikut melestarikan Malioboro sebagai kekayaan budaya agar aman dan nyaman.

“Kami memperkenankan spesifikasi tersebut, karena itu sudah pempunyai peraturan dasar yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2016 terkait Angkutan Tradisional. Selain itu spesifikasi yang dijalankan juga belum menjadi bagian dari Peraturan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karenanya, mari kita berkompromi, beraudiensi dan mengakomodir agar dapat berkelanjutan untuk kawasan ini lebih aman dan nyaman,” jelasnya.

Made mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya telah menata dengan memerhatikan berbagai hal. Ini merupakan masukan dari para pengemudi transportasi tradisional di Malioboro yang terdampak penataan.

“Kami dengan UPT berusaha agar di Jalan Malioboro tetep lancar. Terimakasih masukannya tapi kami lakukan secara bertahap. Semua persoalan kami berupaya agak bertemu di frekuansi yang sama,” tegasnya. (fir)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*